PRIVATE PROPERTY


PRIVATE PROPERTY DALAM PRESPEKTIF
SISTEM KAPITALISME, SOSIALISME DAN ISLAM:ANALISIS KOMPARATIF
A. PROLOG
Kepemilikan pribadi ( private property ) merupakan fitrah yang di miliki oleh setiap manusia. Dalam konteks ini ketika manusia terdesak untuk memenuhi kebutuahan hidupnya, sangat wajar jika ia termotivasi untuk memiliki harta demi memenuhi kebutuhannya. Fitrah manusia untuk menguasai harta benda terkadang membuat ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Baik dalam segi pemerolehannya maupun dalam segi pendistribusianya. Wabah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Figh Al-Islam mengatakan bahwa kepemilikan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan harta yang telah di tetapkan oleh syara dan membelanjakannya dalam berbagai macam bentuk dengan syarat pembelanjaannya tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Rumuasan yang telah di gulirkan oleh wabah Az-Zuhaili tersebut mengkonsekwensikan bahawa dalam pemerolehan harta dan pembelanjaannya haruslah sesuai dengan ketentuan syara’. Dengan demikian yang menjadi kebutuhan kita sekarang adalah bagaimana kita dapat memperoleh harta dengan jalan yang di kehendaki oleh syara’.
Islam sebagai agama sekaligus doktrin sosial,datang dengan menawarkan mekanisme pemerolehan harta dan pembelanjaannya sebagaimana yang tergambar dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Al-Qur’an menyatakan bahwa kita di larang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Islam tidak melarang manusia untuk memperoleh harta, namun Islam juga tidak membenarkan dalam pencarian harta dan pengelolaan seenaknya saja tanpa memperhatikan akibat dari penggunaan tersebut. Islam menghendaki bahwa dalam pemerolehan harta manusia harus mengiindahkan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh syara’ bukan dengan melarang dan pembarangusan terhadap kepemilikan pribadi tersebut.
Penghapusan dan pemberian kebebasan yang seluas-luasnya terhadap manusia dalam pemerolehan dan pendistribusian harta, sebagaimana yang digulirkan oleh kaum sosialis dan kapitalis adalah sangat bertentangan dengan naluri insaniyah setiap manusia. Islam memberikan kebebasan pada manusia dalam kepemilikan, namun kebebasan yang di berikan oleh Islam adalah kebebasan yang harus bisa di pertanggungjawabkan secara moral baik pada manusia maupun Tuhan. Dengan demikian sangat di perlukan batasan-batasan yang jelas dalam mekanisme pemerolehan harta dan pengelolaannya.
Kebebasan dalam kepemilikan yang tidak ada batasnya akan mengakibatkan kecemburuan dalam masyarakat, diaman kaum capital akan merajalela tanpa adanya kontrol karena merasa memiliki modal untuk menguasai dan bertindak seenaknya saja pada orang lain. Demikian juga halnya dengan penghapusan kepemilikan individu juga akan melahirkan kediktatoran semata. Hal tersebut di sebabkan oleh pandangan kaum sosialis sangat memberikan kekuasaan yang lebih pada negara untuk mengatur dalam pendistribusian dan produksi yang ada dalam masyarakat.
Oleh sebab itu dari uraian singkat diatas, dalam makalah kami yang singkat ini kami akan mendiskripsikan batasan-batasan yang dikehendaki dalam pemerolehan harta dan pengelolaanya oleh syara’ dan sebab-sebab kepemilikan. Kemudian bagaimana pandangan kaum kapitalis dan sosialis terhadap kepemilikan pribadi.

B. PENGERTIAN KEPEMILIKAN PRIBADI.
Dalam konteks kebahasaan ( lughah ) Milik di atrikan dengan memilik sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Wabah Az-Zuhaili mengartikan Hak Milik adalah harta yang dikuasai oleh manusia dan di pergunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun secara istilah hak milik adalah sesuatu pengkhususan yang menghalangi orang lain menurut syariah, yang membenarkan pemilik bertindak sekehaendaknya dengan catatan tidak bertentangan syara’. Adapun menurut Wabah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hak milik adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan harta dan membelanjakannya dalam berbagai macam bentuk dengan syarat tidak bertentangan dengan syara’.
Dari difinisi hak milik diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyahi hak untuk memiliki sesuatu, hanya saja kepemilikan tersebut di syaratkan tidak melanggar ketentuan syara. Islam memandang, kepemilikan adalah hal sangat wajar dan merupakan naluri yang di miliki oleh setiap manusia. Islam tidak melaramng manusia untuk memilik sesuatu namun Islam juga tidak membenarkan manusia dalam meiliki harta menggunakan cara yang seenaknya saja.
Mekanisme yang tertuang dalam al-qur’an dan Al-Hadist terhadap pemerolehan harta harus dipatuhi dan di jalankan. Kepemilikan yang tanpa adanya batas seperti dalam pandangan kaum kapitalis juga tidak di benarkan oleh Islam. Hal tersebut di karenakan akan melahirkan absuditas antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Pembatasan terhadap kepemilikan dimaksudkan agar antara kemaslahatan individu dan umum berjalan secara seimbang. Apabila kemaslahatan individu saja yang di utamakan dan tanpa adanya batas, maka akan menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Dalam konteks kekinian akan melahirkan monopoli, kongmelerasi dan oligapoli.
Hak milik yang terdapat dalam diri manusia merupakan hak milik yang bersifat nisbi ( relatif ) bukanlah mutlak atau hakiki. Karena hak yang mutlak adalah hanya pada Tuhan saja. Adanya hak milik manusia tersebut di jelaskan dalam al-Qur’an. Seperti dalam S. al-Baqoroh ( 2 ) : 188, S. an-Nisa ( 4 ) : 5 dan S. Al-Baqoroh ( 2 ) 179.

C. BATASAN KEPEMILIKAN PRIBADI ( PRIVATE PROPERTY )
Sebagaimana yang telah di jelaskan di depan bahwa ketika manusia terdesak untuk maka ia secara naluriah, ia akan mencarai harta untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Yang di kehendaki oleh Islam adalah adanya batasan yang jelas dalam mekanisme pemerolehan harta dan pengelolaan harta tersebut. Kepemilikan yang ada pada manusia adalag kepemiliakn yang hanya bersifat nisbi dan merupakan pemberian Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu mekanisme yang ditawarkan oleh Tuhan yang tertera dalam al-Qur’an dan al-Hadist harus dijalankan. Selain itu prinsip dasar dari kepemilikan harus dipahami betul-betul. Karena prinsip dasar adalah sebuah landasan filosofis yang merupakan roh dari kepemilikan tersebut. Adapun prinsip dasar dari kepemilikan tersebut adalah :

1. Pada hakikatnya individu adalah bagian integral dari masyarakat.
Manusia selain sebagai maklhuk individu juga sebagai maklhuk sosial ( Zoon Politican ). Oleh sebab itu dalam pengelolaan harrta harus di perhatikan apakah dalam pengelolaan dan pemerolehannya tersebut merugikan orang lain atau tidak. Dengan kata lain kepemilikan tersebut memuat dimensi sosial ( social dimetion ). Dalam konteks sosial ( society ) kepemilikan yang terdapat dalam individu hanya bersifat sebagai uang belanja. Dalam artian individi memiliki hak lebih besar dari pada masyarakat, namun walaupun demikian, pada dasarny harta adalah milik masyarakat.
2. Tidak diperbolehkannya harta terkumpul pada satu orang.
Prinsip yang kedua ini di maksudkan untuk menjaga keseimbangan yang terjadi di masyarakat. Pabila harta terkumpul pada satu orang atau golongan maka akan melahirkan kesewenang-wenangan pada golongan yang tidak mempunyai harta tau modal. Sehingga Islam harta harus terdistribusikan secara merata dalam masyarakat. Dengan terdistribusikannya secara merata harta dalam masyarakat maka keseimbangan akan terjaga. Dalam S. Al-Hasyr : 7 dijelaskan bahwa “… supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu… “
Adapun mekanisme yang dikehendaki oleh Islam dalam pemerolehan harta dan pengelolaannya adalah sebagai berikut :
1. Memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum Islam.
2. Melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam Islam terhadap kepemilikan seperti zakat dan sodaqoh.
3. Tidak menyerahlkan pengelolahan harta pada orang yang gila,pemboros lemah dan bodoh.
4. Adanya hak untuk berserikat dengan tetangga atau patner kerja.
5. Tidak di benarkan pengelolahan harta pada satu orang atau satu kelompok.

D. SEBAB-SEBAB KEPEMILIKAN PRIBADI ( PRIVATE PROPERTI )
Sebab kepemilikan disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harat yang sebelumnya tidak memiliki. Perlu dipahami bahwa antara sebab kepemilikan zat dan sebab pengembangan kepemilikan dengan sebab kepemilikan adalah berbeda. Dimana sebab kepemilikan zat adalah sebab kepemilikan yang hanya terjadi perbedaan terhadap zat dari benda tersebut, namun pada asalnya sudah dimiliki. Seperti pada kasus barter. Sedangkan sebab pengembangan harta adalah upaya untuk mengembangkan dan memperbanyak kwantitas harta asal yang pernah kita peroleh dengan sebab salah satu kepemilikan.
Adapun sebab kepemilikan harta yang dimaksud oleh Islam adalah sebagai berikut :
1. Bekerja. Artinya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka manusia memerlukan harta. Tuhan menyatakan bahwa seluruh bumi dan langit adalah kepemilikanNya semata. Manusia hanya sebagai khilifa ( wakil ) saja di bumi. Oleh sebab itu kekayaan alam yang telah di sediakan oleh Tuhan dalam bumi ini harus di peroleh manusia untuk memenuhi kebutuhan insaniyahnya dengan jalan bekerja. Adapun pekerjaan yang di kehendakai oleh Islam adalah sbb :
a. Menghidupkan tanah mati, dalam artian mengelola tanah yang belum ada pemiliknya.
b. Menggali kandungan bumi, seperti melakukan penambangan.
c. Berburu
d. Makelar
e. Mudlorobah
f. Mengairi lahan pertanian
g. Kontrak tenaga kerja
2. Warisan. Waris merupakan ketentuan dan ketetapan Tuhan dalam al-Qur’an terhadap harta seseorang yang telah mati. Kepemilikan harta pribadi yang di sebabkan oleh waris ini harus seide dan sejalan dengan segala ketentuan Tuhan dalam al-Qur’an tentang pembagian harta waris. Oleh sebabitu pelanggaran terhadap pembagian harta warisakan mengakibatkan haramnya kepemilikan yang ada. Manusia tidak berhak untuk memasukkan orang-orang yang tidak mempunyahi hak untuk mendapatkan harta waris tersebut. Demikian juga,tidak ada hak manusia untuk melarang seseorang untuk mendapatkan harta waris.
3. Kebutuhan harta untuk menyambung nyawa. Kebutuhan akan harta sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa harta merupakan naluriyah setiap manusia. Lebih dari pada itu untuk mempertahankan eksistensinya dalam alam ini maka manusia harus berusaha memperoleh harta. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, dalam rangka untuk menyambung kehidupannya maka negara sebagai institusi yang mempunyai wewenang terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya maka nega wajib mengusahakan dan meberikan lapangan pekerjana pada masyarakat. Negara dalampandangan Islam ibaratkan seperti penggembala, yang bertanggungjawab terhadap seluruh kebutuhan gebalanya ( rakyat ).
4. Pemberia harta negara pada rakyat. Yang dimaksud dengan harta negara yang dapat dijadikan harta pribadi ( milik pribadi ) adalah harta yang terdapat dalam baitul maal. Terkait dengan ketata negaraan Islam maka jika ada masyarakat yang mengalamimkesusahan seperti kelaparan dantidak mempunyai lahan pertanian, maka negara wajib memberikan harta yang terdapat dalam baitul maal tersebut pada orang yang sedang kesusahan itu. Hal ini pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khoto ra. Yang memberikan pada petani Iraq harta dari baitul maal untuk membiayai lahan pertaniannya. Pemberian yang semacam ini dalam pandangan Islam bisa menjadi hak milik proibadi.
5. Harta yang diperoleh tanpa adanya konpensasi apapun. Harat semacam ini adalah seperti hadiah dan hibah dari orang lain. Adapun dalam pandangan Islam harta yang dapat di miliki tanpa adanya konpensasi apapun adalah dala beberapa hala, yang antara lain :
a. Hubungan pribadi antara orang satu dengan orang yang lain. Harta yang diperoleh dari hubungan pribadi ini terbagi menjadi du kelompok yaitu pertama harta yang didapat pada saat hubungan itu masih hidup dalam artiyan keduanya masih hidup. Seperti harta yang berasal dari hadiah dan hibah. Kedua harta yang didapat setelah salah satu nya meninggal. Harta semacam ini adalah seperti waris dan wasiat
b. Karena ganti rugi atas kemadlotrotan yang ditimpa. Seperti dalam kasus pembunuhan yang pelakunya dikenakan diyat.
c. Luqothoh ( barang temuan ). Barang temuan sebelum menjadi hak milik maka harus di perhatikan terlebih dahilu apakah barang tersebut memungkinkan untuk diumumkan dan simpan serta bukan barang milik orang yang sedang ihrom.
d. Mahar dari sebuah pernikahan.
e. Santunan yang diberikan oleh kholifah pada para pejabatnya.

E. PANDANGAN KAUM KAPITALIS DAN SOSIALIS TERHADAP PRIVATE PROPERTY
1. Pandangan kaum kapitalis.
Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang secara jelas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadapa masyarakat yang ditandai dengan berkuasanya kaum capital ( pemilik modal ). Paradigma yang selama ini di usung oleh kaum kapitalis adalah sbb:
a. Paradiqma tentang kebutuhan. Kaum kapitalis mengaytakan bahwa kebutuhan manusia adalah tidak terbatas sedangakan sumberdaya alam yang ada adalah terbatas. Hal tersebut melahirkan sebuah permasalahan. Sehingga langkah yang harus di tempuh adalah dengan meningkatkan kwalitas dan kwantitas produksi.
b. Paradigma tentang nilai ( value ) barang dan jasa. Kaum kapitalis menganggap bahwa barang dan jasa di anggap bernilai apabila masih ada yang membutuhkannya. Pandangan yang demikian mengkonsekwensikan nisbinya nilai atas barang dan jasa yang ada.
c. Paradigma tentang harga sebagai pengendalai produksi dan distribusi kekayaan. Pandangan semacam ini mengakibatkan pada adanya kongmlorasi secara besar-besaran dalam pasar, sehingga mengakibatkan semakin tertindasnya kaum ploretar.
Dalam konteks kepemilikan pribadi kaum kapitalis menganggap bahwa kebebasan individu untuk menguasai alat produksi adalah bagian yang integral dari kemerdekaan tiap manusia. Pandangan yangbdemikian mangakibatkan kaum yang tidak mempunyahi capital akan semakin tertindas. Sedangkan kaum yang mempunyahi capital akan berbuat seenaknya saja terhadap kaum ploretar. Dan apabila kita komparasaikan dengan pandangan Islam. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak manusia.

2. Pandangan kaum sosialis.
Kaum sosialis menganggap bahwa adanya Private property merupakan awal dari terlahirnya kelas dalam masyarakat. Mereka menganggap dengan adanya kelas masyrakata akan selalu bermusuhan dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya ( ploretar dengan bojuis, capital dengan pekerja ). Oleh sebab itu kelas dalam masyatrakat harus dihapus, yang salah satu jalannya adalah dengan penghapusan kepemilikan pribadi. Tujuan dari semuanya tersebut adalah untuk menciptakan equelity dalam masyarakat secara real.
Dengan adanya penghapusan kepemilikan pribadyi tersebut mengkondisikan bahwa segala aktifitas produksi dan pendistribusiannya adalah harus di serahkan pada negara. Hal tersebut memberikan konsekwensi logis pada pemerintah kekuasaan yang besar. Hal yang mengawatirkan dalam keadaan yang demikian adalah apabila para pejabat berniat untuk menggunakan kekuasaanya dengan seenaknya dan di pegang oleh orang yang tidak baik, maka akan melahirkan kediktatoran semata.
Yang menarik dalam konsep penghapusan private property oleh kaum sosialis adalah terjadi polarisasi pemikiran didalamnya. Artinya dalam memahami penghapusan private property kaum sosialis berbeda pendapat yang melahirkan paradigma yang berbeda pula. Diantaranya adalah:
a. Ada yang mengartikan penghapisan kepemilikan hanya sebatas barang-barang produksi seperti tanah,industri jalan dan lain-lain. Sedangkan barang-barang yang bersifat konsumtif bisa dikuasai ( dimiliki ). Paradigma yang demikian dalam perkembangannya melahirkan golongan sosialis kapitalis.
b. Ada yang menafsirkan bahwa penghapusan pemilikan adalah pada segala hal. Baik barang-barang produktif maupun konsumtif. Paradigma yang demikian dalam perkembangannya melahirkan golongan sosialis komunist.
c. Penghapuasan kepemilikan hanya terbatas pada tanah pertanihan. Sehingga mereka disebut sosialis pertanian.
d. Dan ada yang menyatakan penghapusan kepemilikan harus dikaji ulang. Dalam artiaan di teliti terlebih dahulu apakah ada kemaslahatan dalam kepemilikan pribadi tersebut sehingga memungkinkan untuk menjadi milik umum. Pandangan yang demikian pada perkembangan selanjutnya melahirkan golongan sosialis negara ( state sisialism ).
Pada akhirnya kaum sosialis menghendakai adanya pemeratan harta dalam masyarakat yang di wujudkan dengan penghapusan pemilikan pribadi dan tersentralnya pengelolaan produksi dan pendistribusianya oleh negara.

F. KOMPARASI
KOMPARASI ASUMSI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM, SOSIALIS DAN KAPITALISME TERHADAP PRIVATE PROPERTY
NO ASUMSI ISLAM SOSIALIS KAPITALIS
1. Hakekat kepemilikan Merupakan naluri atau fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir Awalmula terlahirnya kelas dalam masyarakat, dimana kaum capital sangat mencengkram kaum buruh ( pekerja ). Merupakan bagian integral dari kemerdekaan masing-masing individu.
2. Sifat kepemilikan Nisbi ( relatif ) - Mutlak atau hakiki
3. Mekanisme pemerolehan dan pendistribusian harta Harus sesuai dengan ketentuan syara’ ( memperhatikan kemaslahatan individu dan umum ) Harus dikelola secara kolektif oleh negara ( konsekwensi logis dari penghapusan private property dan perwujutan equality secara real ) Setiap individu di beri kebebasan untuk menguasai dan mengelolah faktor-faktor produksi
4. Kategori kepemilikan Terbatas pada hal-hal yang tidak menyangkut kepentingan umum. Terbatas pada barang-barang selain faktor-faktor produksi. Tidak terbatas, artinya barang-barang yang termasuk dalam faktor-faktor produksi bisa di kuasai ( dimiliki )
5. Sebab kepemilikan Bekerja, waris, adanya harta untuk menyambung nyawa, harta pemberian negara, harta yang diperoleh tanpa kompensasi apapun Bekerja dan karena kebijakan pemerintah. Pengelolaan dan penguasaan harta secara maksimal.
6. Peran pemerintah Seimbang, dalam artian sebagai fasilitator antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Sangat dominan, dan terkadang melahirkan kediktatoran. Kurang ada atau sangat minim.
G. KESIMPULAN
1. Kepemilikan pribadi adalah adanya pengkhususan secara pribadi dan melarang orang lain untuk memilikinya serta di perbolehkannya ia menegelola dan membelanjakannya selagi tidak bertentangan dengan syara’.
2. Batasan yang harus di perhatikan dalam kepemilikan adalah bahwa dalam pengelolahan dan pemerolehan serta pendistribusiannya harus sesuai dengan syara’
3. Sebab-sebab yang menjadikan kepemilikan adalah waris, bekerja, harta untuk menyambung nyawa, pemberian negara dan harta yang diperoleh tana adnya kompensasi apapun.
4. Kaum sosialis beranggapan bahwa kpemilikan harus dihapuskan, karena dengan adanya kepemiliakan mka akan timbul ketimpangan dalam masyarakat.
5. Kaum kapitalis berpendapat bahwa kepemilikan adalah bagian integral dari kemerdekaan yang harus dijunjung oleh setiap manusia.
6. Islam menganggap kepemilikan adalah naluri setiap insan, sehingga isla memberikan kebebasan pada manusia untuk memiliki sesuatu hanya ada batas-batasnya.
7. Kepemilikan yang ada pada manusia adalah kepemilikan yang bewrsifat nisbi ( relatif ) sedangkan kepemilikian yag ada pada tuhan adalah mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

Mannan, M. Abdul.1997, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam.Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
Lubis, K. Suhrawardi, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika.
Fikri, Ali. et all, 1997, Wawasan Islam Dan Ekonomi, Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi-UI
Basyir, Azhar ,Ahmad, 2002, Garis Besar Ekonomi Islam, Yogyakarta : BPFE
An-nabhani, Taqyuddin,2002 ,Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perespektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti
Az-Zuhaili.wabah, Al-figh al-Islam, jus 2
Haroen ,H. Hasrun, 2000, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s