HUKUM

PELAKSANAAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT
Oleh: Muhammad Hambali, SHI

A. Latar Belakang Masalah
photo__11Pada saat sekarang ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif. Namun adakalanya membawa dampak yang negatif. Hal ini dapat kita lihat dengan meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu kewaktu dan dari ketahun ketahun.
Efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai pada saat ini sangat kurang pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan masyarakat baik dari segi kwantitas maupun dari segi kwalitas yang tidak di imbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga hal ini mengakibatkan kejenuhan yang terjadi dalam masyarakat semakin meningkat yang di dasari atas rasa ingin mengubah nasibnya yang tidak mendapatkan jalan dalam pencapaiannya. Pada akhirnya yang terjadi adalah tindakan yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.
Kurangnya efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada dasarnya di sebabkan oleh banyak faktor. Namun walaupun begitu dari faktor-faktor yang banyak tersebut dapat kita golongkan dalam dua faktor, yaitu faktor dari sisi aparat penegak hukumnya dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan atau ketidak berhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat.
Pada faktor yang pertama yaitu dari sisi aparat hukumnya sangat terkait dengan moral dari para aparat penegak hukum. Artinya kejujuran dan keadilan para aparat penegaka hukum dalam mengemban tugasnya sangat di tunggu-tunggu oleh masyarakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sebenarnya di dasari oleh prilaku para penegak hukum yang terjebak dalam praktek KKN. Melihat kenyataan yang demikian itu masyarakat menjadi kecewa terhadap aparat penegak hukum yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada yang di tandai dengan makin banyaknya aksi main hakim sendiri.
Sedangkan pada faktor yang kedua, yaitu dari sisi peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pada saat ini bisa di katakan sangatlah kurang. Seolah-olah hal-hal yang berkaitan dengan prilaku hukum adalah tugas dan wewenang para aparat penegak hukum. Sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum kurang bisa terselesaikan dengan cepat. Minimnya kesadaran hukum masyarakat sebenarnya tidak terlepes dari kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum terhadap gerakan sadar hukum serta akumulasi dari rasa kecewa masyarakat terhadap aparat.
Oleh sebab itu dalam makalah ini akan di bahas tentang bagaimana penegakan hukum yang terjadi di Indonesia serta apakah penegakan hukum yang ada sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan bagaimana peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.

B. PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT.
Faktor terpenting yang berperanan dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat adalah tegaknya para aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dana amanahnya. Hal ini di sebabkan aparat penegak hukum merupakan subyek dan obyek dari hukum. Artinya selain sebagai aparat yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan ketentraman serta rasa keadilan pada masyarakat ia juga sebagai masyarakat biasa yang tidak bisa lepas dari jangkauan hukum.
Oleh sebab itu baik dan buruknya penegakan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah tergantung pada kejujuran dan kewibawaan dari para aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya. Dewasa ini penegakan hukum yang terjadi bisa kita katakan masih kurang dari rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lain di sebabkan oleh prilaku darai aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya terjebak dalam praktek KKN yang hanya mementingkan urusan pribadi belaka.
Dalam prakteknya seringkali kita temukan prilaku dari aparat hukum yang merugikan masyarakat. Seperti dalam proses penyidikan seringkali aparat dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh informasi dari para tersangka seringkali menggunakan kekerasan. Selain itu, pada saat penggeledahan aparat juga seringkali tidak memenuhi rambu-rambu yang berlaku yang ditetapkan dalam undang-undang. Seperti harus mengembalikan barang-barang yang dalam proses penggeledahan ke- tempat semula. Pada hal dalam undang-undang di jelaskan bahwa setelah pengeledahan barang-barang yang di pindahkan harus di kembalikan seperti sebelum penggeledahan. Menyikapi hal tersebut sebenarnya undang-undang sudah mengaturnya seperti yang di atur dalam pasal 95 KUHP tentang rehabilitasi dan ganti rugi. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak di jalankan oleh aparat penegak hukum.
Dari produk hukumnya sendiri, kebanyakan belum bisa mewujudkan dan mengayomi rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan memperbandingkan antara hukuman untuk seorang pencuri dengan hukuman untuk seorang koruptor. Disisi lain hukum-hukum yang ada sekarang kebanyakan bersifat reaksioner, artinya undang-undang tersebut di ciptakan ketika ada sebuah peristiwa atau kejadian. Kelemahan dari undang-undang yang lahir dari adanya peristiwa adalah apabila ada kejadian yang lain maka undang-undang tersebut tidak bisa di gunakan.
Dari uaraian singkat di atas dapa kita simpulkan bahwa selama ini pada tataran konsep hukum kita bisa di katakan sudah cukup baik walaupun sebagian besar hukum yang ada sekarang merupakan produk warisan dari para penjajah yang di adakan tambal sulam di sana-sini. Akan tetapi pada tataran aplikatifnya hukum yang ada sekarang ini bisa kita katakan masih kurang bisa memenuhi rasa keadilan dari masyarakat hal ini tidak lain disebabkan oleh prilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri.

C. PERANAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
Sebagaiman yang telah di ungkapkan dalam uraian di atas bahwa selain aparat penegak hukum yang berperan penting dalam penegakan hukum adalah peranan masyarakat dalam penegakan hukum atau sebagai sosial control. Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat juga dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Apa bila hal ini terwujud yaitu antara masyarakat dan aparat penegak hukum saling membantu dalam proses penegakan hukum maka kami yakin lambat laun tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum pada akhir-akhir ini, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan begitu saja masyarakat, akan tetapi kita juga harus melihat faktor-faktor yang mengakibatkan mengapa masyarakat bersikap apatis terhadap hukum. Sedikit banyak pertanyaan tersebut telah terjawab pada pembahasan kita yang pertama yaitu tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu dalam pembahasan yang kedua ini aka di bahas sedikit tentang upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.
Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini sangatlah penting karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh maka secara tidak langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan sendirinya. Meningkatnya angka kriminal pada saat ini tidak lain di sebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga masih banyak kita temukan pelanggaran di sana-sini, seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan hampir dapat kita temukan setiap hari di koran, televisi, radio dll.
Kesadaran masyarakat akan hukum akan tubuh apabila hal-hal berikut ini tumbuh tertanam dalam kehidupan masyarakat, di antaranya adalah :
1. Adanya jaminan hukum ( Law Inforctment ). Selama ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mayarakat adalah kurangnya adanya jaminan hukum. Tidak adanya jaminan hukum menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum sehingga menimbulkan sikap yang apatis terhadap hukum yang berujung pada sikap main hukum sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan mudahnya seseorang mengancam seorang saksi dalam sebuah kasus bahkan membunuhnya.
2. Prilaku dari aparat penegak hukum yang jujur, berwibawa dan bertanggung jawab dalam menegmban tugasnya. Selama ini yang terjadi adalah masih banyaknya prilaku aparat penegak hukum yang tidak jujur yang terjebak dalam praktek KKN yang bertujuan untuk mencarai keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya. Adanya sikap dari aparat penegak hukum yang tidak jujur menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap hukum.
3. Tegaknya media masa dalam menyampaikan informasi hukum. Selama ini yang terjadi adalah masih banyak kita temukan dalam menyampaikan informasi hukum media masa baik cetak maupun elektronik masih kental dengan unsur bisnis belaka artinya dalam menyampaikan berita yang menjadi pertimbangan utama adalah keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan efek dari pemberitaaan tersebut yang pada akhirnya membentuk opini publik yang tidak sehat. Seperti contoh dalam pem blow up-an secara besar-besaran oleh media masa ketika pelengseran Gus Dur oleh rival politiknya..
Apabila ketiga komponen tersebut terwujud dalam masyarakat. Kami yakin sedikit demi sedikit kesadaran masyarakat akan hukum akan terwujud dengan sendirinya. Sehingga tatanan kehidupan dalam masyarakat lambat laun akan membaik yang melahirkan masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya.

D. KESIMPULAN
1. Dalam penegakan hukum selain aparat penegak hukum yang jujur dan berwibawa juga sangat penting peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagai control sosial.
2. Dalam penegakan hukum yang memerlukan peran serta masyarakat maka harus di mulai dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum terlebih dahulu yang dapat di lakukan dengan menumbuhkan adanya jaminan hukum, prilaku aparatur negara yang jujur dan berwibawa serta tegaknya media masa dalam menyampaikan berita ( informasi ).
3. Selain aparatur negara dan peranan masyarakat juga tidaka kalah pentingnya adalah produk hukum itu sendiri, dimana selama ini hukum ( undang-undang ) yang ada kurang bisa mengayomi dan mewakili rasa keadilan dari masyarakat.
E. DAFTARA PUSTAKA
1. S.H., M.H. Soejono, Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996 )
2. Karjadi, M dan Soesilo, R, Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana, ( Bogor : Politeia, 1983 )
3. Moeljatno, Prof. S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001 )

5 comments on “HUKUM

  1. tak bagus cerita nya… saya tanya a kmu jawab z… saya di suruh guru untuk membuat penegak dan tugas nya… tapi saya bingung cari di mana..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s