KONSEPSI KAPITALISME TENTANG PERAN NEGARA DI BIDANG EKONOMI Oleh:Muhammad Hambali, M.E.I

KONSEPSI KAPITALISME
TENTANG PERAN NEGARA DI BIDANG EKONOMI
Oleh:Muhammad Hambali, M.E.I

MR.
A. Sejarah Sistem Kapitalisme
Sistem kapitalisme merupakan sistem sosial yang lahir dari relasi hubungan produksi dan tenaga produktif. Runtuhnya sistem feodalisme merupakan titik mula dari kelahiran sistem ini. Jika dirunut dari sejarah perkembangan sistem sosial manusia, kapitalisme merupakan tahapan keempat setelah sistem feodalisme. Pendapat demikian sebagaimana Karl Marx katakan dalam teori materialisme historis.
Menurut Karl Marx, perkembangan sistem sosial masyarakat di awali sistem komunal primitif, perbudakan (slavery), feodalisme, kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Perkembangan sistem sosial masyarakat di atas, disebabkan oleh perkembangan tenaga-tenaga produktif atau faktor ekonomi.
Pertama, sistem komunal primitif. Menurut Karl Marx, sistem ini ditandai oleh proses produksi yang masih sangat sederhana dan belum terbentuknya hak milik pribadi. Pada tingkatan ini alat-alat produksi dimiliki secara bersama (komunal). Kegiatan produksi hanya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi pribadi. Oleh karena itu, kelebihan hasil produksi yang dalam istilah Karl Marx disebut surplus veleu tidak ada. Dengan demikian, adalah wajar jika sejarah mencatat pada tahap ini tidak berkembang sistem pertukaran barang.
Kedua, sistem perbudakan (slavery). Sistem ini tercipta dari hubungan produksi antara orang-orang yang menguasai alat-alat produksi dengan orang-orang yang hanya memiliki tenaga kerja. Dari pola produksi ini menyebabkan berlipat gandanya keuntungan pemilik alat produksi. Pada tahap ini masyarakat mulai terdikotomi menjadi kelas-kelas, yakni kelas pemilik alat produksi dan budak yang menjual tenaganya. Upah yang diterima hanya sampai pada batas untuk mempertahankan hidup.
Ketiga sistem feodalisme. Jika dalam sistem sebelumnya tingkat kesejahteraan kelas buruh sangat tragis, maka dalam sistem feodalisme nasib buruh sedikit ada peningkatan. Hal tersebut ditandai oleh pembebasan dari status budak dan komposisi upah yang diterima lebih layak Keempat sistem kapitalisme. Menurut Karl Marx, sistem kapitalisme ditandai oleh upaya untuk meningkatkan keuntungan atau akumulasi kapital yang tinggi. Di samping itu, karakteristik menonjol dari sistem ini adalah kebebasan individu yang didasarkan pada hak milik atas alat-alat produksi. Kelima sistem sosialisme. Menurut Karl Marx, sosialisme merupakan tahapan transisional dari sistem sebelumnya, kapitalisme menuju sistem komunisme. yang dipahami oleh Karl Marx sebagai sistem terakhir dari hasil evolusi sejarah. Pada masyarakat ini tidak ada hak milik, kelas dan pembagian kerja. Semuanya dikelola secara kolektif (bersama).
Di sisi lain, kemunculan sistem kapitalisme juga merupakan respon atas perdebatan klasik antara kaum merkantilisme dan kaum fisiokrat tentang upaya meningkatkan kekayaan negara. Menurut kaum merkantilisme, kekayaan negara akan meningkat jika negara menjual (mengekspor) lebih banyak dari pada membeli (mengimpor), serta banyak-banyak mendatangkan logam mulia berupa emas dan perak ke dalam negeri. Di samping itu bagi kaum merkantilsme, sistem perekonomian yang terbaik adalah suatu sistem perekonomian di mana negara harus melakukan campur tangan seluas-luasnya terhadap dunia usaha dan perdagangan luar negeri.
Paham merkantilisme banyak dianut oleh negara-negara Eropa pada abad ke-XVI seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Negara-negara tersebut tidak hanya berdagang dengan sesama negara Eropa, namun juga dengan negara di luar Eropa yang salah satunya adalah Hindia Belanda (Indonesia). Tokoh terkenal dari kaum merkantilsme salah satunya adalah Thomas Mun.
Berbeda dengan kaum merkantilisme, kaum fisiokrat berpendapat bahwa kekayaan negara bisa meningkat jika negara mengembangkan basis perekonomiannya pada pertanian. Kaum fisiokrat beranggapan bahwa hanya dari alamlah sumber kekayaan negara bisa meningkat. Salah satu tokoh fisiokrat yang paling menonjol pemikiran ekonominya adalah Francois Quesnay. Di antara pokok pikiran yang dalam perkembangannya menjadi dasar liberalisme adalah kebebasan ekonomi, yakni bebas dari segala macam kontrol akan mengakibatkan terciptanya masyarakat yang makmur dan teratur. Quesney berpendapat bahwa pengendalian atas perdagangan luar negeri sebagaimana pandangan kaum merkantilisme, justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Di samping itu, pajak haruslah ditanggung seluruhnya oleh para pemilik tanah.
Kolaborasi dari dua pemikiran di atas yakni pemikiran merkantilisme dan fisiokrat pada akhirnya membawa Adam Smith pada puncak kejayaan sebagai ekonom yang didaulat meletakkan fondasi ilmu ekonomi modern. Namun demikian perlu dicatat bahwa pemikiran genius Adam Smith tidak bisa dipungkiri kontribusi tokoh-tokoh merkatilisme seperti Thomas Mun dan fisiokrat Quesney dalam membangun pemikiranya adalah teramat besar. Dalam salah satu pendapat teori invisible hand yang dikemukakan Adam Smith ternyata juga terispirasi dari pemikiran Quesney.

B. Konsepsi Peran Negara Di Bidang Ekonomi
Secara teoritis, peran negara di bidang ekonomi menurut sistem kapitalisme tidak bisa dipisahkan dari konsepsi laissez faire yang dikampanyekan oleh Adam Smith pada abad 17-an. Doktrin yang secara utuh berbunyi Laissez faire, Laissez Passer secara harfiah dapat diterjemahkan dengan ”biarkan semuanya berjalan sendiri, biarkan barang-barang lewat” pertama kali dimunculkan oleh Anne Jacques Turgot yang merupakan kaum fisiokrat dari Prancis. Banyak sejarawan mengklaim, bahwa Turgot merupakan sumber pemikiran Adam Smith yang sekaligus menginspirasinya dalam penulisan karya monumental The Wealth Of Natians (WN).
1. Pemikiran tokoh kapitalisme
Dua tokoh kapitalisme yang dipakai dalam penelitian ini adalah Adam Smith dan Paul A. Samuelson. Adam Smith merupakan fundhing father dari sistem kapitalisme, sedangkan Samuelson merupakan ekonom modern dalam barisan kynesian yang sangat mashur di Amerika. Dua tokoh tersebut merupakan representasi utama konsepsi ekonomi kapitalisme, yang dibuktikan dengan banyaknya ekonom dewasa ini yang berpijak pada pemikiran kedua tokoh tersebut. Atas dasar itulah dua tokoh tersebut dibidik untuk menggambarkan bagaimana konsepsi kapitalisme tentang peran negara di bidang ekonomi.

a. Adam Smith (1723-1790 M)
Lahir di Kirkcaldy, di pantai timur Skotlandia dekat Edinburgh pada tanggal 5 Juni 1723. Ayahnya adalah pengacara dan pengawas keuangan bea nasabah. Salah satu kegemaran utamanya adalah membaca buku dan menjadi seorang kutu buku. Di usianya yang ke-14, Adam Smith belajar di Universitas Glasgow. Di tempat tersebut ia belajar filsafat moral, matematika dan ekonomi politik. Banyak karya monumentalnya yang menjadi rujukan ekonom setelahnya bahkan sampai sekarang. Dua karya monumental yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah The Thory of Moral Sentiments sebagai karya pertamanya yang terbit pada tahun 1759 disusul An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth of Nations pada tahu.1776. Adam Smith meninggal pada tanggal 17 Juli 1790 di Edinburgh.

1. Hakekat sistem pasar bebas
Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Sony Keraf, bahawa pasar bebas merupakan sistem sosial masyarakat modern yang menjamin terealisasinya kebebasan kodrati dan keadilan. Pandangan demikian itu, merupakan penerapan langsung hukum kodrat dalam tatanan kosmis yang berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, pasar bebas akan berjalan harmonis seperti tatanan kosmis manakala setiap pelaku ekonomi dibiarkan bebas dalam mengejar kepentingan ekonominya.
Bagi Adam Smith, kebebasan merupakan aspek fundamental keadilan. Sebagai salah satu aspek keadilan, maka kebebasan yang dikehendaki oleh Adam Smith adalah kebebasan yang dibatasi oleh keadilan. Dengan kata lain, setiap orang bebas melakukan apapun yang dikehendaki dalam ranah ekonomi, namun kebebasan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, yang dalam istilah Adam Smith dikatakan sebagai prinsip no harm atau larangan untuk merugikan orang lain.
Dari logika di atas, maka wajar manakala Adam Smith sangat menentang tindakan monopoli dalam sistem pasar bebas. Bagi Adam Smith tindakan monopoli merupak faktor utama yang dapat menghambat kelangsungan sistem pasar bebas. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan ketika terjadi tindakan monopoli dalam pasar bebas. Tindakan intervensi pemerintah tersebut dibenarkan sebab dalam rangka untuk menegakkan keadilan akibat munculnya tidakan monopoli yang merugikan pihak lain. Dari hal ini, maka bisa dikatakan bahwa dalam pemikiran Adam Smith pemerintah adalah wasit yang harus menjaga kelangsungan pasar bebas yang senantiasa harus bertindak adil dan berdiri di atas semua kepentingan masyarakat.
Ketidak sepakatan Adam Smith terhadap tindakan monopoli dalan pasar bebas selain menghambat keberlangsungan pasar bebas yang didasarkan pada sistem kompetitif murni yang fair, juga terdapat efek negatif lain dari tindakan monopoli. Efek negatif tersebut antara lain, pertama monopoli mengakibatkan harga yang tinggi bagi konsumen dan membuat keadaan konsumen lebih buruk. Kedua monopoli merupakan musuh besar dari menejemen yang baik, sebab dengan kompetisi yang fair, maka para pengusaha dan meneger akan berfikir dan meningkatkan kreatifitas dalam meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis. Ketiga monopoli mengakibatkan lahirnya regulasi perundang-undangan yang tidak adil dalam pasar. Keempat monopoli akan mengakibatkan misalokasi sumber daya, sebab aktifitas produksi yang besar bukan atas dasar adanya kebutuhan atas barang tersebut, melainkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan harga yang tinggi.

2. Mekanisme Invisible Hand
Dalam The Wealth of Nations, Adam Smith menolak pandangan kaum fisiokrat tentang pentingnya lahan dalam mengembangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang mengabaikan sistem perburuhan dan pembagian kerja. Menurut Adam Smith, buruh merupakan proritas tinggi dan pembagian buruh ke dalam beberapa unit kerja, akan berakibat pada kenaikan yang signifikan terhadap hasil produksi. Smith memakai contoh proses pembuatan jepitan. Satu pekerja bisa membuat dua puluh pin sehari. Tapi jika sepuluh orang di bagi menjadi delapan belas langkah yang diperlukan membuat sebuah jepitan, mereka bisa membuat 48.000 jepitan dalam sehari.
Selain itu, Adam Smith juga menolak pandangan kaum merkantilisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat akan terwujud hanya dengan jalan perdagangan ekspor impor logam mulia (Emas dan Perak). Dengan kata lain, semakin besar cadangan logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin makmur pula kehidupan masyarakat negara tersebut.
Pergulatan Adam Smith dengan sistem dominan saat itu, pada akhirnya membawanya pada perenungan yang melahirkan teori Invisible Hand (Tangan Gaib) yang merupakan salah satu substansi pokok dalam WN. Teori ini berangkat dari analisa sistem sebelumnnya di mana negara cenderung proteksionis terhadap individu-individu dalam mengembangkan modalnya. Dalam teori tersebut dinyatakan:
Setiap individu berusaha untuk menggunakan modalnya sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menunjang kepentingan umum dengan perbuatannya itu, dan pula ia tidak tahu sampai seberapa jauhkah untuk kepentingannya itu. Ia berbuat itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk keuntungan sendiri. Dan dalam hal ini ia dibimbing “tangan gaib” untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan utamanya. Dengan mengejar kepentingan pribadi itu, ia akan mendorong kemajuan masyarakat dengan dorongan yang sering kali bahkan lebih efektif dari pada kalau ia sengaja melakukannya.
Melalui teorinya tersebut, Adam Smith mendorong negara pada saat itu untuk memberikan kebebabasan individu dalam mengembangkan modal yang dimilikinya baik pada wilayah lokal maupun tansnasoinal. Adam Smith begitu yakin, bahwa kesejahteraan akan lahir manakala kebebasan individu itu terealisasikan. Kondisi demikian, bagi Adam Smith tidak tercipta dalam sistem merkantilisme dan fisiokrat yang cenderung proteksionis dan intervisionis terhadap individu-individu.Teori Invisible Hand ini, dalam perkembangannya menjadi kerangka dasar atas terciptanya mekanisme sistem pasar bebas. Negara dalam prespektif Adam Smith tidak diperkenankan masuk terlalu jauh dalam interaksi ekonomi.

3. Peran pemerintah di bidang ekonomi
Secara khusus dalam bidang ekonomi, pemerintah dilarang ikut campur tangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sebab dengan masuknya pemerintah dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, negara di anggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil. Menurut pandangan Adam Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tidak seorang pun termasuk negara untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, seperti alasan demi menegakkan keadilan.
Peran negara di sini hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan, menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu. Peran negara tersebut dalam istilah Adam Smith dikatakan sebagi no intervetion atau Peran Minimal Negara.Tiga peran negara tersebut merupakan peran fundamental yang digagas oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth Of Nation. Menurut dia, dengan peranan terbatas optimalisasi kesejahteraan individu pada lingkungan mikro dan negara pada lingkungan makro akan dapat tercapai.

a. Kewajiban menegakkan keadilan
Fungsi pertama, negara harus menegakkan keadilan. Fungsi ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang dalam sistem pasar bebas yang didaulat sebagai sistem sosial masyarakat modern. Dengan kata lain, kelestarian sistem ini dibatasi oleh intervensi pemerintah manakala terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam interaksi pasar bebas.
Selain itu, untuk optimalisassi peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus juga bertindak adil. Dengan kata lain, pemerintah tidak memihak kelompok manapun yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat :
1. Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan ekskutif, legislatif dan yudikatif.
2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
3. Terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengkontrol kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasaan di luar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil.

b. Menjaga pertahanan keamanan negara dari serangan bangsa lain
Fungsi yang kedua yakni pertahanan keamanan. Fungsi ini dimaksudkan negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan negara lain. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan keamanan bagi warga negaranya pemerintah harus memiliki anggaran terkait dengan pertahanan keaman negara, baik menyangkut pendanaan bagi milisi maupun persenjataan angkatan perang. Bagi Adam Smith, negara harus kuat namun kewenangannya harus dibatasi dalam ranah ekonomi.

c. Menyediakan sarana dan prasarana publik
Fungsi ketiga adalah menyediakan sarana dan prasarana publik. Dalam hal ini pembangunan sarana infrastuktur baik berkenaan dengan sistem pasar bebas maupun berkenaan dengan sarana publik seperti jalan raya sebagai tranmisi mobilisasi masyarakat dalam ranah ekonomi adalah menjadi kewajiban pemerintah.
Disamping itu, keberadaan pendidikan umum yang menyeluruh bagi seluruh rakyat harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini menjadi penting, sebab Adam Smith mengakui bahwa sistem kapitalisme dengan spesialisasi kerja telah mendatangkan pertumbuhan ekonomi, namun disisi yang lain, sistem kapitalisme juga mengakibatkan alienasi dan penurunan mental bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu pilar utama untuk mereduksi dampak negatif dari sifat kapitalisme.
Melalui tiga fungsi dasar pemerintah tersebut, Adam Smith meyakini bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi dari pada peran pemerintah yang jauh lebih dominan namun cenderung distorsif. Oleh karena itu, dengan bimbingan Invisible Hand (Tangan Gaib), sistem pasar bebas akan mampu menjwab segenap permasalahan dan pertanyaan selama ini bagaimanakah cara untuk mendatangkan kesejahteraan.

b. Paul Anthony Samuelson (1915- )
Lahir di Gary Indiana pada tahun 1915. Samuelson merupakan ekonom yang mengembangkan ilmu ekonomi dengan pendekatan matematika. Oleh karena itu, Samuelson dianggap sebagai tokoh yang paling bertanggungjawab dalam perkembangan ekonomi matematika pada akhir abad ke-20. Ia memperoleh pendidikan umum di Chicago, setelah itu melanjutkan studi di Universitas Chicago dengan mengambil konsentrasi pada jurusan matematika. Tahun 1941 Samuelson mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Harvard. Di usianya yang relatif muda tepatnya 32 tahun, Samuelson memperoleh gelar profesor penuh dari Intitut teknologi Massachussets. Atas kepiawaiannya dalam ekonomi matematika, pada tahun 1947 Samuelson menerima medali utama Jhon Bates Clark dari asosiasi ekonomi Amerika sebagai ahli ekonomi yang paling berbakat di bawah umur 40 tahun. Selain itu, pada tahun 1970 Samuelson memperoleh hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi.

1. Peran pemerintah di bidang ekonomi
Berkaitan dengan peran pemerintah, Samuelson berpendapat bahwa peran dan fungsi utama pemerintah dalam ranah ekonomi terdiri atas empat hal, yakni pembentukan kerangka landasan hukum, penentuan kebijakan stabilisasi makroekonomi, alokasi sumber daya, program redistribusi (tunjangan sosial).

a. Menyusun kerangka kerja ekonomi, hukum, konstitusi dan aturan main dalam perekonomian

Kerangka hukum tersebut harus ditaati oleh perusahaan, konsumen dan bahkan pemerintah sendiri. Termasuk didalamnya penentuan definisi tentang hak milik yang menyangkut seberapa jauh kemutlakan hak milik, ketentuan kontrak dan bentuk perusahaan, kewajiban dan berbagai peraturan lain dalam menentukan lingkup kehidupan ekonomi.
Keberadaan undang-undang ditengah-tengah masyarakat akan dapat mengeliminasi berbagai upaya untuk melakukan tindakan curang dalam kehidupan, baik dalam permaslahan ekonomi, ataupun dalam sisi politik dan sosial. Dalam tataran empiris, seringkali permasalahan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan urusan politis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lahirnya produk perundang-undangan yang berkenaan aturan perekonomian bukan hanya atas dasar pertimbangan kepentingan ekonomi, namun juga atas dasar kepentingan politik. Bagi Samuelson, penetapan undang-undang oleh pemerintah dalam kenyataannya lebih banyak sebagai respon terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat. Sebagai contohnya adalah undang-undang tentang perlindungan kerja.

b. Menyusun kebijakan stabilisasi makroekonomi

Kedua menyusun kebijakan stabilisasi makroekonomi untuk meratakan puncak dan lembah dari siklus pengangguran dan inflasi. Instrumen yang lazim dipakai dalam stabilisasi makroekonomi dalam hal ini adalah melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Keberadaan bank sentral dalam sebuah negara merupakan wujud dari tanggungjawab pemerintah dalam melakukan stabilisasi makroekonomi lewat kebijakan moneter. Bank sentral di sini merupakan bank pemerintah yang diberikan kekuasaan untuk mengedarkan mata uang dan mengendalikan cadangan dana perkreditan. Dalam hal ini, bank sentral dalam menjalankan kebijakan keuangan dan perkreditan diorientasikan pada terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi harga. Sementara kebijakan fiskal wujudnya adalah dalam APBN yang didalamnya tertuang variasi belanja dan pendapatan (pajak). Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi yang baik akan dapat memperlunak naik turunnya angka pengangguran dan terkendalinya inflasi. Sebaliknya jika kebijakan stabilisasi buruk, maka akan memperburuk siklus ekonomi dalam suatu negara.

c. Mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan publik

Ketiga mengalokasikan sumber daya untuk barang-barang kolektif (publik) melalui pajak, belanja negara dan peraturan-peraturan jika kegagalan pasar menjadi penting. Peran ketiga ini merupakan peran pemerintah yang dalam kajian ilmu ekonomi masuk dalam kategori ruang mikroekonomi yang meliputi permasalahan alokasi ”apa” dan ”bagaimana” kehidupan ekonomi. Permasalahan tersebut bagi negara yang memakai mekanisme pasar ala kapitalisme sebagai basis perekonomiannya, maka pasar merupakan instrumen yang dipakai dalam memecahkan masalah terebut. Namun demikian, tidak bisa diingkari bahwa dalam realitasnya pasar tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, intervensi peran dari negara (pemerintah) sangat diperlukan.
Dari logika di atas, bagi Samuelson terdapat beberapa wilayah ekonomi yang harus di intervensi oleh pemerintah. Bidang kegiatan ekonomi tersebut antara lain :
1. Munculnya struktur pasar dimana pasar persaingan sempurna telah rusak. Dalam kondisi demikian pemerintah harus melakukan intervensi pasar dalam bentuk menetapkan kebijakan dan regulasi antitrust bahkan sampai pada kebijakan memecah perusahaan raksasa.
2. Munculnya permasalahan ketidakefisienan pasar berupa eksternalitas.
3. Munculnya diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam aktifitas perekonomian. Dalam kondisi demikian maka pemerintah harus ikut campur tangan untuk mengatasi hambatan pasar berupa diskriminasi tersebut.

d. Mewujudkan tunjangan sosial (redistribusi)

Keempat mendistribusikan sumber daya melalui transfer/tunjangan kesejahteraan sosial (redistribusi). Bagi Samuelson teori Invisible Hand sebagai ruh pasar bebas, mungkin efisien dalam mengembangkan perekonomian, namun harus diakui bahwa teori tersebut buta terhadap keadilan atau keseimbangan. Orang menjadi kaya atau miskin bergantung pada kekayaan dan otak yang mereka miliki. Model distribusi ala laissez-faire bagi Samuelson tidak ada yang bisa disebut adil atau seimbang, sebab diakui atau tidak mekanisme laissez-faire mengikuti hukum Darwin ”yang kuat yang akan menang”.
Oleh karena itu, ketidak berdayaan sekolompok masyarakat yang tidak berkutik dalam mekanisme pasar bebas harus ditanggung oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah dalah kasus demikian adalah dalam bentuk jaring pengaman sosial seperti pendidikan dan kesehatan bagi rakyat miskin. Dalam kondisi masyarakat modern sekarang, program pengaman sosial harus diberikan bukan hanya oleh pemerintah namun juga pihak swasta melalui program yang terkenal dengan istilah social corporate respnbility (SCR).

2. Instrumen kebijakan ekonomi pemerintah

Adanya kepentingan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional (GDP) adalah satu alasan fundamental mengapa pemerintah harus melakukan intervensi dalam interaksi ekonomi. Intervensi atau Campur tangan pemerintah tersebut sebagai upaya untuk mendesain perekonomian supaya dapat bekerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tercermin dalam terbukanya lapangan pekerjaan yang berarti pengangguran berkurang, inflasi yang terkendali, penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhanan ekonomi.
Campur tangan atau intervensi pemerintah di bidang ekonomi, dewasa ini, terwujud dalam dua kebijakan utama, yakni kebijakan fiskal yang berada di- bawah otoritas pemerintah dan kebijakan moneter yang berada di bawah otoritas bank sentral. Kedua macam kebijakan tersebut, diorientasikan dalam rangka terciptanya stabilisasi ekonomi dalam negara.

a. Kebijakan moneter
Menurut Bramantiyo kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan makroekonomi yang berisi permasalahan tentang output, harga, dan pengangguran dengan cara mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang.. Tidak jauh berbeda, Veitzal berpendapat bahwa kebijakan monoter merupakan salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang berperan penting dalam perekonomian negara. Peran tersebut tercermin dalam kemampuannya menciptakan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran dengan sasaran akhir terciptanya stabilitas harga.
Secara ideal, sasaran kebijakan moneter tersebut dapat tercapai secara bersama. Namun dalam prakteknya seringkali satu kebijakan untuk mencapai satu sasaran tertentu kontradiktif dengan kebijakan yang lain. Oleh karena itu, dewasa ini menurut Veitzal setiap negara dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneternya fokus terhadap sasaran tunggal. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum kebijakan moneter yang dipakai oleh negara dewasa ini dilihat dari sasaran akhir dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni kebijakan moneter dengan sasaran tunggal dan kebijakan moneter dengan multi sasaran.
Kebijakan moneter dengan multisasaran umumnya menggunakan pendekatan kuantitas, sedangkan kebijakan moneter dengan sasaran tunggal umumnya menggunakan pendekatan harga. Pendekatan kuatitas beranggapan bahwa pengendalian moneter secara besar-besaran dapat mengendalikan perekonomian secara efektif, sedangkan pendekatan harga berasumsi bahwa pengendalian tingkat harga yang efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian.
Beberapa instrumen yang lazim dipakai dalam mengendalikan kebijakan moneter suatu negara secara umum terdiri atas beberapa hal:
1). Operasi pasar terbuka (OPT)
OPT merupakan instrumen kebijakan moneter yang penting, sebab melalui OPT bank sentral dapat mempengaruhi sasaran operasional berupa jumlah uang beredar. OPT berbentuk kegiatan menjual dan membeli surat berharga. Jenis surat berharga tersebut seperti SUN (surat utang negara), dan atau di Indonesia terdapat SBI (sertifikat bank Indonesia). Pembelian surat berharga dari masyarakat menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar, sebaliknya penjualan surat berharga menyebabkan penurunan jumlah uang beredar.
2) Penetapan cadangan
Instrumen ini berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral yang mengharuskan bank-bank komersial untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Bentuk cadangan bank komersial secara umum terbagi menjadi dua yakni cadangan tunai dan Giro Wajib Minimum (GWM). Cadangan tunai adalah uang tunai yang di simpan oleh bank untuk memenuhi kewajiban bank kepada nasabah berupa penarikan tabungan, rekening koran , atau deposito berjangka yang telah jatuh tempo. Sedangkan Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan kewajiban bank komersial untuk menyimpan dana pihak ketiga yang telah dihimpun sebesar 5% di dalam rekening bank sentral.
3). Tingkat diskonto
Tingkat diskonto merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank komersial dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi permintaan kredit dari bank. Semisal tingkat diskonto 10% untuk SBI 1 bulan. Jika SBI dengan nilai 1 milyar di jual dengan harga Rp 900 juta, maka pada saat penjualan bank sentral akan memperoleh dana sebesar Rp 900 juta dan pada saat jatuh tempo bank sentral harus membayar SBI sebesar 1 milyar. Oleh karena itu, instrumen tingkat diskonto menjadi isyarat apakah bank sentral ingin melakukan ekspansi uang atau mengetatkan uang beredar. Dengan naiknya tingkat diskonto, maka jumlah uang beredar akan menurun, sebaliknya jika tingkat diskonto menurun maka jumlah uang beredar akan meningkat.

b. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pada dasarnya kebijakan fiskal suatu negara terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komponen utama yang terdapat dalam kebijakan fiskal antara lain berupa pajak dan pengeluaran pemerintah. Seiring berkembangnya hubungan luar negeri dewasa ini, terdapat komponen yang turut mempengaruhi kebijakan fiskal yakni adanya kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa.
Kebijakan fiskal berkaitan dengan pemanfaatan gabungan pengeluaran pemerintah, perpajakan dan utang pemerintah untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Kebijakan fiskal yang aktif dirancang untuk membantu meredakan goncangan liar siklus dunia usaha agar perekonomian menjadi lebih stabil. Kebijakan fiskal juga harus dirancang guna memantapkan pertuumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan keadilan pembagian pendapatan dan kekayaan.
Kebijakan fiskal dapat memainkan peranan sebagai pengatur siklus dunia usaha. Dalam hal ini mengatur sikulus dunia usaha berarti memperkecil gelombang naik turunnya kondisi ekonomi yang liar. Melalui kebijakan fiskal ketidakstabilan ekonomi dapat diperkecil. Selama resesi, kebijakan fiskal dapat berfungsi untuk memperbesar permintaan total pihak swasta kegiatan ekonomi yang sedang merosost tidak terus mengalami resesi karena pembelajaan pemerintah naik dan menggatikan permintaan yang menurun.
Kepentingan pemerintah untuk mempertahankan pendapatan nasional (GDP) sebagai cerminan indikator kinerja ekonomi, maka pemerintah berkepentingan untuk melakukan intervensi dalam rangka mempertahankan kinerja ekonomi berada pada tingkatan yang baik. Oleh karena itu, kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berada dibawah otoritas pemerintah menjadi sangat penting untuk mempertahankan kinerja ekonomi disamping kebijakan moneter yang ditangani oleh bank sentral.

3. Perspektif empiris teori kapitalisme

Berbagai krisis perekonomian global telah terjadi sejak beberapa tahun lampau. Mutasi krisis dari waktu ke waktu tersebut memberi dampak yang berbeda pada wajah perekonomian global. Dalam catatan sejarah, guncangan krisis ekonomi terhadap sistem perekonomian yang notabene didominasi oleh sistem kapitalisme telah berulang kali terjadi. Mulai dari skala kerusakan ekonomi yang kecil dan bersifat lokal sampai pada skala yang jauh lebih besar dan bersifat gelobal.
Dalam kondisi demikian, menjadi penting untuk dicermati bagaimana solusi pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi. Logika ini berangkat dari basis pemahaman yang bersifat umum, bahwa segala bentuk kerusakan dalam sistem pasar bebas sebagaimana pandangan para tokoh kapitalisme adalah terkoreksi dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Dengan kata lain, tanpa adanya intervensi pemerintah krisis dalam pasar akan dapat terbenahi dengan sendiri menuju titik keseimbangan. Sebagai sample, krisis ekonomi 1929 dan krisis 2007 yang berawal dari subprime mortgage AS, diangkat untuk dijadikan bahan analisa untuk memotret realisasi praksis teori kapitalisme tentang peran pemerintah di bidang ekonomi.

1. The great depretions (krisis 1929-1930)

Krisis yang terjadi pada 1929 dikenal dengan Black Thursday merupakan kejadian yang membuat perekonomian AS dan global berada dalam kekacauan serta menimbulkan Great Depression pada 1930-an. Para ekonom banyak menulis bahwa tahun 1929 kapitalisme nyaris ambruk. Beberapa indikator akan hal tersebut antara lain ditandai oleh jatuhnya indeks saham di wall street. Tangal 28 Oktober 1929 harga saham turun drastis hingga 12,9%. Goldman Sachs, sebuah lembaga investasi yang sahamnya semula banyak dibeli orang kehilangan hampir 50 % kekayaannya. Wall Street sebagai pusat keuangan AS menjadi lumpuh, 16.410 ribu saham dilempar kepasar sehingga mengakibatkan harga saham turun. Beberapa pekan kemudian, diketahui 80 juta dollar kekayaan punah seperti kena angin musim rontok.
Dalam narasi yang apik Mark Skousen mengilustrasikan bahwa krisis 1929 yang melahirkan depresi besar pada tahun 1930 merupakan peristiwa ekonomi paling traumatik di abad 20. Krisis tersebut membuat seluruh orang terkejut, mengingat kemajuan besar yang dicapai dalam standart hidup di Barat pada masa New Era 1920-an. Standart hidup yang telah dicapai lewat bangunan aplikasi teori Adam Smith yang direvisi oleh revolusi marginalis , dan diperbaiki oleh Marshall dan aliran Austria menjadi merosot kembali pada tahun 1929-1933. Di Amerika output industri turun sampai 30 %. Hampir separuh bank komersial ambruk, tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan lebih dari 25 %.
Berbagai upaya pemulihan dilakukan oleh pemerintah. Di awali kebijakan New Deal pada masa pemerintahan Roosevelt pada pertengahan 1930-an, namum demikian kebijakan tersebut tidak bisa bertahan lama dalam mengcover dampak krisis yang tengah terjadi. Angka pengangguran tetap bertahan pada angka dua digit selama kurang lebih satu dekade dan baru turun sampai pecah perang dunia II. Kecemasan pun melanda dunia, depresi besar tersebut membuat para ekonom mempertanyakan kembali ekonomi Laizess Faire dalam melahirkan kesejahteraan. Perdebatan mulai muncul pada 2 sifat sistem kapitalisme yakni sifat kompetitif sistem kapitalisme pada wilayah mikroekonomi dan tercapainya stabilitas ekonomi pada wilayah makroekonomi.
Ditengah kegalauan dan kecemasan masyarakat terhadap depresi ekonomi yang melanda ekonomi saat itu, muncul ekonom genius yang dalam catatan sejarah dikatakan sebagai penyelamat kapitalisme yakni John Maynard Keynes. Lewat karya monumentalnya The General Theory of Employment, Interest and Money, Keynes menyatakan bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah full employment. Hal ini tentunya terdapat relasi dengan pemikiran Karl Marx yang menyatakan bahwa pada dasarnya kapitalisme adalah sistem yang dalam satu sisi memberikan dampak positif dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain sistem kapitalisme juga dipenuhi sifat negatif. Sifat negatif tersebut bagi Karl Marx jauh lebih dominan dari pada sifat positifnya. Di antara sifat negatif tersebut, Karl Marx mengidentifikasinya dalam bentuk eksploitasi dan alienasi yang di alami kaum buruh proletariat.
Walaupun demikian, Keynes menolak ide penyelamatan perekonomian saat itu dengan pola nasionalisasi perekonomian, penetapan kontrol upah-harga, serta intervensi pemerintah dalam penawaran dan permintaan. Menurut Keynes sebagaimana Mark Skousen kutip, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan kendaraan kapitalisme dan mengembalikannya ke jalan menuju kemakmuran. Beberapa cara yang ditawarkan adalah dengan menjalankan kebijakan defisit anggaran dan melakukan pengeluaran untuk kerja publik yang akan menaikkan permintaan dan memulihkan kepercayaan pasar. Kebijakan defisist anggaran tersebut hanya dijalankan jika sistem kapitalisme keluar dari track dalam mewujutkan kemakmuran yang ditandai dengan krisis ekonomi. Setelah kapitalisme kembali ke tracknya maka kebijakan defisit anggaran tersebut tidak perlu lagi untuk dijalankan.
Dari hal ini maka dapat dipahami bahwa sistem kapitalisme nyata-nyata tidak bisa hanya beroperasional dengan mekanisme invisible hand tanpa disokong oleh keberadaan pemerintah dalam ranah ekonomi. Peran pemerintah di bidang ekonomi menjadi sangat penting dan fital jika mekanisme pasar bebas tidak mampu berjalan dengan sebenarnya. Solusi jalan tengah yang ditawarkan Keynes adalah salah satu fakta bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian. Perekonomian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar sebagaimana pandangan ekonom klasik.

2. Subprime mortgage (krisis 2008)

Subprime Mortgage merupakan kredit yang dikucurkan oleh perbankkan Amerika pada sektor perumahan. Kredit semacam ini,di- Indonesia dikenal dengan istilah Kredit Perumahan Rakyat yang di singkat KPR. Para ekonom meyakini bahwa Krisis ekonomi dan keuangan AS yang berdampak global dewasa ini, berawal dari produk Subprime-Mortgage dengan sederetan produk derifativnya.
Pemberian kredit perumahan di Amerika secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok yakni kelompok Prime Mortgage dan Sub Prime mortgage. Prime mortgage diberikan kepada peminjam (nasabah) yang memiliki credit history bagus dan memiliki repayment capacity (kemampuan membayar). Sedangkan Subprime mortgage diberikan kepada peminjam yang tidak memenuhi kedua persyaratan di atas.
Instrument yang dipakai dalam menentukan kelayakan pemberian kredit di kenal dengan metode credit scoring yang dikeluarkan oleh perusahaan yang khusus memberikan analisa kelayakan kredit. Beberapa aspek yang menjadi dasar analisa pemberian kredit antara lain
1. Payment history (35%)
2. Amounts owed (30%)
3. Length of credit history (15%)
4. New credit (10%)
5. Types of credit used (10%).
Mapannya sistem yang melandasi operasional pemberian kredit di Amerika sebagai lokomotif utama sistem kapitalisme dalam kenyataan praksis terhegemoni oleh kepentingan untuk memperoleh return yang sebesar besarnya sebagi sifat utama sistem kapitalisme. Kepentingan akumulasi kapital tersebut menafikan keberadaan menejemen resiko yang seharusnya menjadi para meter utama dalam aktifitas keuangan. Beberapa alasan fundamental, kredit tidak berkelayakan atau subprime mortgage diberikan kepada masyarakat adalah didasari beberapa faktor yang antara lain:
1. Adannya kebijakan moneter yang longgar yang diwujudkan dalam kebijakan suku bunga rendah (low-interest rate)
2. Aturan kepemilikan rumah yang longgar seperti keringanan pajak rumah
3. Adanya Keyakinan bahwa harga rumah akan terus meningkat (property bubble). Oleh karena itu, peningkatan pembelian rumah sebagian besar bukan atas dasar untuk ditempati namun sebagi lahan investasi.
4. Keinginan untuk mendapat return yang sebesar-besarnya (greed)
Asumsi demikian, berakhir tatkala era suku bunga rendah di AS berakhir dan melahirkan persoalan yang di tandai dengan :
1. Tingkat gagal bayar meningkat, sebab dari awal debitur memang sebenarnya tidak layak mendapat KPR. Debitur yang macet diperkirakan mencapai 2,2 juta dari 204 juta pemilik rumah di AS.
2. Produk derivatif yang berbasiskan subprime-mortgage kemudian tidak bisa memberi return
3. Banyaknya masyarakat dunia yang terpesona dengan produk derivatif berbasis subprime mortgage pada akhirnya menambah dampak krisis menjadi tersebar keseluruh dunia.
Total nilai mortgage di Amerika mencapai USD 10,7 triliun. Adapun nilai subprime mortgage adalah USD 0,8 triliun atau sekitar 38% dari total Mortgage. Dari sini nilai kerugian dunia global akibat krisis Subprime Mortgage di Amerika sebagaimana menurut laporan yang dirilis oleh IMF (international monetery fund) pada oktober 2008 adalah sebesar US$ 945 miliar. Kerugian tersebut dihitung dari kejatuhan pasar perumahan AS dan kenaikan tindak kejahatan terkait kredit perumahan yang mencapai angka US$565 miliar. Jika digabungkan dengan produk derivatif lainnya yang diterbitkan di AS terkait dengan real estat komersial, pasar kredit konsumer, dan korporasi, “maka kerugiannya berakumulasi hingga mencapai US$945 miliar”. Adapun kerugian perindividu di dunia berdasarkan data maret 2008 adalah sebesar US$142 dan sekitar empat persen dari total pasar kredit dunia yang mencapai US$23,21 triliun. Dari total kerugian tersebut, IMF menyatakan separuhnya dialami oleh dunia perbankkan global, yaitu sekitar US$440-510 miliar.
Beberapa perusahaan yang menderita kerugian antara lain BNP Paribas, Bank terbesar Perancis yang menyatakan menyetop operasi tiga unit fund (kumpulan dana investasi) yang merugi akibat berinvestasi pada surat berharga berbasis kredit perumahan subrime mortgage di AS. Nasib serupa juga dialami perusahaan sekuritas terbesar Jepang Nomura Holding Inc yang mengumumkan keputusan keluar dari pasar surat berharga kredit perumahan dengan nasabah beresiko tinggi Amerika Serikat. Perusahaan ini memperkirakan kerugian sebelum pajak sampai 60 milliar yen (511 juta dollar AS) pada kuartal kedua tahun 2007.
Nama besar lain yang menderita kerugian serupa adalah Merrill Lynch, JP Morgan, Bear Stearns yang sahamnya dibeli oleh JP Morgan sebesar 236,2 juta dollar AS atau hanya 2 dollar AS per lembar, Fannie Mae dan Freddy Mac,dua perusahaan besar yang menyediakan kredit perumahan di Amerika Serikat, Lehman Brothers, dan Perusahaan Asuransi American International Group (AIG).
Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian AS antara lain dengan disepakatinya dana talangan (bailout) oleh DPR AS (house of representatif) sebesar USD 700 Miliar. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan langkahnya untuk membantu pemilik rumah yang bermasalah dalam melakukan pembayaran kreditnya. Sebagai upaya untuk mendorong stabilitas pasar, federal reserve juga mengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga. Tepatnya tanggal 22 Januari 2009 suku bunga diturunkan sebesar 75 basis poin menjadi 3,5 %.
Sebelumnya pemerintah Amerika juga mengumumkan kebijakan yang diambil dalam rangka mengatasi krisis yang tengah terjadi. Beberapa kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Amerika terkait penanganan krisis tersebut antara lain pertama, meminta kongres untuk mensahkan UU yang memberikan keleluasan kepada Federal Housing Administration (asuransi KPR milik pemerintah AS) dalam membantu masyarakat yang kesulitan mencicil kredit perumahannya. Kedua Berjanji melakukan reformasi aturan pajak. Ketiga membantu para peminjam agar mendapat dana pinjaman lagi. Keempat memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang lebih ketat dan menjalankan undang-undang untuk menghentikan peminjam yang curang atau bermasalah.
Krisis yang tengah terjadi dewasa ini merupakan buntut dari kebijakan pemerintah yang terlalu longgar dan bersifat reaksioner. Economics Buble merupakan buah dari kebijakan pemerintah AS lewat institusi The Fed yang memberlakukan kebijakan suku bunga super rendah. Dengan trend tersebut adalah wajar jika pasar baik komoditas, property, dan financial saling melakukan ekspansi modal dengan asusmsi trend suku bunga rendah.
Ekpektasi pasar akhirnya terjungkir balikan oleh kenyataan ketika era suku bunga rendah tersebut berakhir. Transaksi derivatif yang tengah meluas khususnya pada sektor property pada akhirnya menggulung perekonomian Amerika Serikat. Ideologi Laizess Faire pun tengah dipertaruhkan konsistensinya dalam mensikapi krisis ekonomi.. Sebagaimana publik mafhum bahwa permaslahan ekonomi yang timbul di tubuh kapitalisme pada dasarnya akan terpulihkan oleh mekanisme pasar dengan sendirinya. Dengan kata lain, negara (pemerintah) enggan untuk masuk melakukan intervensi dalam rangka penyelamatan krisis ekonomi yang tengah terjadi.
Namun demikian, ideologi tersebut pada akhirnya terpatahkan juga oleh situasi krisis ekonomi dimana pasar tidak mampu melakukan pembenahan dengan sendirinya. Presiden George W Bush yang pada awalnya menolak melakukan intervensi, mensepakati untuk melakukan intervensi pasar guna menyelamatkan perekonomian AS sebagai dampak krisis Subprime Mortgage. Penolakan Bush tersebut bukan tanpa dasar, sebab dalam faham dan praktik kapitalisme, penyelesaian terhadap setiap kemelut ekonomi dan keuangan dilakukan melalui mekanisme pasar dan pemerintah tidak perlu campur tangan.