PARADIGMA SISTEM KAPITALISME DAN ISLAM TENTANG WELFARE STATE

Marx Achmad

Marx Achmad

PARADIGMA SISTEM KAPITALISME
DAN ISLAM TENTANG WELFARE STATE
Oleh : Muhammad Hambali

Abstrak
Welfare state atau yang lebih dikenal dengan istilah Negara sejahtera merupakan bentuk aktualisasi idealisme yang menjunjung nilai-nilai humanisme. Didalamnya tertuang seperangkat gagasan ideal bagaimana negara mampu melayani rakyatnya. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi modern yang kali pertama diperagakan oleh manusia membangun konsep walfere state di atas filsafat Laizes Fair yang mengejawantah pada sistem pasar bebas yang menjunjung tinggi nilai free faight liberalisme. Negara dalam sistem kapitalisme mempunyai peran yang terkenal dengan istilah peran minimal yang dalam istilah Adam Smith dikatakan sebagai no intervesion. Peran tersebut meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan dan menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu. Sedangkan konsep walfere state dalam Islam merupakan upaya untuk mensinergikan kepentingan material duniawiyah dengan kepentingan spiritual ukrowiyah. Di samping itu, konsep welfare state dalam Islam juga didasarkan pada prinsip Tauhid, al-Adl dan khilafah. Peran pemerintah dalam konsepsi Islam meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Need) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual. Perbedaan mendasar dari kedua pandangan sistem ini adalah terletak pada aspek landasan filosofisnya.

A. Pendahuluan
Welfare state atau yang lazim di sebut sebagai Negara sejahtera (selanjutnya dalam tulisan ini di pakai welfare state) merupakan gagasan ideal bagaimana suatu Negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep welfare state tidak akan dapat kita pisahkan dari system politik-ekonomi yang berkembang yang dalam hal ini adalah sistem kapitalisme, sosialisme dan Islam.
Kapitalisme sebagai system ekonomi modern yang kali pertama diperagakan oleh umagt manusia hadir dengan gagasan welfare state yang menjunjung kebebasan individu. Hal ini merupakan bentuk manifestasi atas teori Invisible Hand Adam Smith yang menghendaki akan minimnya peran serta Negara dalam interaksi ekonomi. Teori tersebut pada dasarnya menyatakan jika setiap individu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa adanya campur tangan negara, maka ia akan mampu mewujudkan kesejahteraan dilingkungan sekitarnya.
Di sisi lain, sosialisme yang lahir dari pergulatan intelektual Karl Marx di Inggris, Prancis dan German, melihat kenyataan betapa sistem pasar bebas sebagai instrumen dalam perekonomian Kapitalisme bukan mendatangkan kesejahteraan sebagaimana teori Adam Smith, melainkan melahirkan ketimpangan social yang tercermin dalam relasi hubungan produksi dengan tenaga produktif yakni munculnya eksploitasi dan alienasi. Dari sini, Karl Marx menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala kepemilikan pribadi dihapuskan digantikan system kepemilikan bersama yang terwujud dalam system sosialisme-komunisme.
Sementara itu, Islam menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala terjadi sinergisitas antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Negara mempunyai kewajiban pokok untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Need) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual. Dari uraian di atas, makalah ini bertujuan untuk mengungkap atau mendiskripsikan konsep Welfare state dalam prespektif sistem Kapitalisme dan Islam yang selanjutnya di analisa dengan metoda analisis komparatif.

B. Paradigma Kapitalisme
Sebagaimana di awal dikatakan bahwa gagasan welfare state dalam kapitalisme pada dasarnya bertumpu pada unsur kebebasan Individu yang merupakan manifestasi dari teori Adam Smith tentang Invisibnle Hand. Bagi Adam Smith, jika seseorang diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa ada campur tangan dari negara, maka ia akan mampu membantu kesejahteraan di lingkungan sekitarnya. Sistem kebebasan tersebut pada akhirnya termanifestasi dalam sistem pasar bebas.
Negara dalam prespektif Adam Smith tidak diperkenankan masuk terlalu jauh dalam interaksi ekonomi. Dengan demikian, peran negara di sini hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan dan menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu. Peran negara tersebut dalam istilah Adam Smith dikatakan sebagi no intervetion atau Peran Minimal Negara.
Secara khusus dalam bidang ekonomi negara dilarang ikut campur tangan, tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sebab dengan masuknya negara dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, negara di anggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil. Menurut pandangan Adam Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tidak seorang pun termasuk negara untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, seperti alasan demi menegakkan keadilan.
Tiga peranan negara tersebut merupakan peran fundamental yang digagas oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth Of Nation. Menurut dia, dengan peranan terbatas tersebut optimalisasi kesejahteraan individu pada lingkungan mikro dan negara pada lingkungan makro akan dapat tercapai. Dalam fungsi pertama, negara mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan. Fungsi ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang dalam sistem pasar bebas yang didaulat sebagai sistem sosial masyarakat modern. Dengan kata lain kelestarian sistem ini, dibatasi akan intervensi pemerintah manakala terjadi ketidak adilan dan ketimpangan dalam interaksi pasar bebas.
Selain itu, untuk optimalisassi peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus juga bertindak adil. Dengan kata lain pemerintah tidak memihak kelompok manapun yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat :
1. Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan ekskutif, legislatif dan yudikatif.
2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
3. Terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengkontrol kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasaan di luar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil.
Fungsi yang kedua yakni pertahanan keamanan. Fungsi ini dimaksudkan negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan negara lain. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah menyediakan sarana dan prasarana publik. Dalam hal ini pembangunan sarana infrastuktur baik berkenaan dengan sistem pasar bebas maupun berkenaan dengan sarana publik seperti jalan dan yang lainnya adalah menjadi kewajiban pemerintah.
Melalui tiga fungsi dasar pemerintah atau negara tersebut, Adam Smith sebagai Fundhing Father sistem kapitalisme meyakini bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi dari pada peran pemerintah yang jauh lebih dominan namun cenderung distorsif. Oleh karena itu, dengan bimbingan Invisible Handi (Tangan Gaib), sistem pasas bebas akan mampu menjwab segenap permasalahan dan pertanyaan selama ini bagaimanakah cara untuk mendatangkan kesejahteraan.

B. Paradigma Islam
Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, selain sebagai ajaran normatif, Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup (World Vieu) bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan kesejahteran yang sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.
Salah satu konsep negara yang bersumber dari paradigma Islam adalah gagasan yang dikemukakan oleh al-Farabi (w. 339 H/950 M) tentang al-Madinatul al-Fadhilah (negara utama). Poin pokok pemikiran al-Farabi tersebut antara lain Pertama, motivasi atau dorongan alamiah manusia untuk berkelompok dan saling bekerjasama adalah dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan kesempurnaan hidupnya.
Kedua, kondisi dan proses pembentukan negara oleh manusia atau warga yang mempunyai rasionalitas, kesadaran, dan kemauan bulat untuk membentuk negara, di mana masyarakat sempurna yang terkecil (kamilah sugru) merupakan kesatuan dari masyarakat yang paling ideal untuk dijadikan negara.
Ketiga, pentingnya seorang pemimpin Negara Utama dianalogikan seperti jantungnya tubuh manusia, dan kualitasnya mensyaratkan seorang yang paling unggul dan sempurna di antara- warganya, yaitu kualitas seorang filsuf yang mempunyai pengetahuan yang luas dan memiliki keutamaan-keutamaan.
Keempat, negara dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip (mahadi’) dari para warga negaranya, yaitu prinsip yang benar (Negara Utama) dan prinsip yang salah (negara jahiliah, fasik dan lain-lain). Dan kelima, pemimpin membimbing warga negaranya untuk mencapai kebahagiaan (al-Sa’adah) sebagai tujuan negara
Di samping itu, dalam bidang ekonomi negara mempunyai beberapa peranan yang antara lain :
1. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
2. meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
3. Menjaga hukum dan Ketertiban
4. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi
5. mengatur keamanan masyarakat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaaan
6. menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional.

C. Analisis Kritis
Sistim ekonomi Islam sama sekali berbeda dari sistem-sistem yang berlaku. Ia memiliki akar dalam Syari’áh yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dengan sistem-sistem dunia yang berlaku saat ini, tujuan-tujuan Islam (Maqashid Asy_Syariäh) adalah bukan semata-mata bersifat materi, tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh ummat manusia
Dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman dalam semua keputusan manusia tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, bidang usaha, ataupun pasar. Terintegrasikannya dimensi iman dalam setiap aktifitas manusia akan merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya yang bertujuan mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian secara makro.
Pada dasarnya, prinsip dasar ekonomi Islam terdiri atas tiga hal yaitu prinsip tauhid, khilafah dan al-‘adalah (keadilan). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka kerja bagi Islam (ekonomi). Akan tetapi juga merupakan tujuan dan sumber utama maqashid dari syari’ah Islam.
Pertama, Tauhid. Merupakan fondasi utama dalam Islam. Tauhid merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam yang menyatakan pada ke Esaan dan ke Mahaagungan kekuasaan Allah swt. Dalam ranah ekonomi Islam, tauhid merupakan pengakuan manusia atas penciptaan alam seisinya oleh Allah swt. Sehingga keberadaan alam beserta seisinya bukan terjadi secara kebetulan sebagaimana teori-teori dari sarjana barat yang mengkaji tentang asal-muasal alam semesta ini.
Prinsip tauhid, juga mengajarkan pada manusia, bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia termasuk di dalamnya harta kekayaan adalah semata-mata berasal dari Allah swt. yang bersifat nisbi/relatif. Sedangkan yang abadi dan mutlak hanya milik Allah swt saja. Dengan demikian, tauhid merupakan ruh/fondasi dari ekonomi Islam.
Kedua, Khilafah. Dalam konsepsi ekonomi Islam, manusia merupakah khalifah Allah swt di bumi. Manusia diutus Allah swt ke bumi membawa misi menjadi seorang khalifah dalam arti sebagai wakil Allah swt dan pemakmur bumi. Alam seisinya sebagai hasil ciptaan Tuhan semata-mata hanya untuk manusia guna dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat.
Implikasi dari prinsip khilafah ini adalah :

a. Persaudaraan universal
Implikasi pertama dari prinsip khilafah ini adalah lahirnya persatuan dan persaudaraan antara umat manusia. Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, maka pada dasarnya setiap individu adalah seorang khalifah juga. Oleh sebab itu, sikap saling menolong dan kerjasama senantiasa menjadi dasar setiap manusia dalam segala aktivitasnya, baik yang berkenaan dengan ekonomi maupun yang lainnya.
b. Sumber daya alam adalah amanat
Harta kekayaan yang didapat dari pengelolaan bumi dan isinya adalah semata-mata hanya titipan atau amanah dari Allah swt. oleh sebab itu dalam pengelolaan dan perdayagunaannya harus didasarkan prinsip kesejahteraan umat, kaidah halal-haram, dan tidak boros.
c. Gaya hidup sederhana
Islam menghendaki bahwa dalam penggunaan harta kekayaan, manusia hendaklah tidak bersikap boros dan sia-sia. Oleh sebab itu gaya hidup (life style) yang diajarkan Islam adalah kesederhanaan.
Ketiga, Al-Adl (keadilan). Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikompromikan, artinya keadilan mempunyai urgensi yang teramat besar dalam kahidupan manusia. Manusia bisa hidup dalam kesusahan dan kelaparan, akan tetapi manusia tidak akan mampu bertahan hidup dalam ketidakadilan. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan disini adalah keadilan yang berarti kebebasan yang bersyarat islami. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasihan dalam masyarakat. Jurang pemisah antara kaya dan miskin akan semakin tajam. Oleh sebab itu, nilai-nilai keadilan haruslah senantiasa menjadi landasan dalam setiap kegiatan ekonomi.
Implikasi dari nilai-nilai keadilan ini adalah :
a. Kebebasan manusia
Islam memandang bahwa setiap manusia adalah dikaruniahi oleh Allah swt kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga ketika Rasulullah diutus ke bumi juga untuk membebaskan manusia. Oleh sebab itu tindakan yang bertentangan dengan hakekat kebebasan manusia seperti perbudakan adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun demikian kebebabasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terbatas. artinya kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai etika dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya kaidah halal-haram.
b. Perolehan penghasilan dari sumber-sumber yang baik.
Islam mengajarkan untuk mencari harta kekayaan, namun cara dan sumber harta kekayaan tersebut haruslah sesuai dengan tuntunan syari’ah seperti berdagang yang terbebas dari riba.
c. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.
Harta kekayaan yang telah di dapat haruslah didistribusikan secara merata pada masyarakat. Sebab, ketidakmerataan distribusi pendapatan akan merusak harmonisasi hubungan setiap manusia. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan zakat pada setiap manusia di samping sadaqah dan infaq.
d. Pertumbuhan dan stabilitas

Ketiga prinsip dasar di atas, al-Tauhid, Khilafah dan al-Adl adalah suatu kebulatan nilai yang integral yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga prinsip dasar tersebut terefleksikan dalam nilai-nilai universal yang melatar belakangi keberadaan dan operasionalisasi ekonomi Islam.
Oleh karena itu, Islam tidak sejalan dengan Kapitalisme yang merupakan sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Di dalam ajaran Islam untuk menciptakan suatu keseimbangan antara -sumber-sumber daya yang langka dan pemakaian-pemakaian atasnya dengan suatu cara yang dapat mewujudkan baik efiseinsi maupun keadilan , adalah dengan memusatkan perhatian keapda manusia itu sendiri dan bukannya pada pasar atau negara.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat diperlukan suatu strategi. Strategi ini meliputi regorganisasi seluruh sistim ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung, yaitu:
1. Suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu Moral, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan khilafah dan adalah,
2. Suatu sistim motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaikbaiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir
3. Restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan tujuan mewujudkan maqashid meskipun sumber-sumber yang ada itu langka; dengan dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber pretise, dan
4. Suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.
D. Kesimpulan
Welfare State atau negara sejahtera merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Humanisme. Ia merupakan bentuk negara ideal yang dapat menyokong tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan masyakat. Paradigma kapitalis tentang Welfare State yang mengandalkan peran individu yang berdasarkan atas kebebasan yang luar biasa hanya akan melahirkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan ekonomi Islam konsep peran minimal negara bertentangan dan tidak dapat diterima, sebab hanya akan mendatangkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dari sini ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif bentuk negara yang ideal yang mengayomi dan menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan.
DAFTAR PUSTAKA

Suherman Rosydi, Pengantar Teori Ekonomi: pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Teori Ekonomi Makro, Jakrata: PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Uthopis Keperselisihan Revisionisme, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam “Etika Ekonomi Politik”, edt. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti, 1997

Muhadi Sugiono, Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme:Tanggapan Atas Sony Keraf, dalam Jurnal Prisma, Vol. 2, Februari, 1996
A. Sony keraf, keadilan, Pasar Bebas dan peran Pemerintah : Telaah Atas etika Ekonomi Adam Smith, dalam Jurnal Prisma, edisi 9, September 1995

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonsia, 2003

Mustafa Kamal (edt), Wawasan Islam dan Ekonomi : Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: UI-Press,1997

M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kotemporer, Terjemah Nur Hadi Ihsan, Surabaya: Risalah Gusti,1998