The Third Way


The Third Way, Solusi Indonesia diantara Kapitalis dan Sosialis
Adrian Napitupulu*

Indonesia akhir – akhir ini sedang berada didalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Pembangunan yang diharapkan dapat memperbaiki kehidupan rakyat, ternyata tidak terwujud dengan baik. Berbagai macam kebijakan pemerintah yang dibuat hanya dapat memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin di negara kita.

Sebut saja misalnya kebijakan pemerintah untuk memprivatisasi beberapa bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, dilanjutkan dengan membuka pintu seluas – luasnya kepada para perusahaan asing untuk dapat mengeksplorasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia, tanpa dapat diatur oleh pemerintah. Hal – hal aneh dan merugikan bagi Indonesia dan yang banyak terjadi Negara berkembang lainnya semacam ini pada dasarnya merupakan imbas dari Neo – liberalisme yang menjadi varian terbaru dari Kapitalisme sebagai arus utama dari perekonomian global saat ini.
Gambaran Kapitalisme
Neo–liberalisme dengan 3 prisip utamanya yaitu Deregulasi, Liberalisasi, dan Privatisasi itu seakan – akan menjadi momok yang menakutkan bagi negara – negara dunia ketiga. sebab dengan semakin maraknya globalisasi maka akan semakin mudah pula Neo-liberalisasi ini “menjajah” kelompok – kelompok miskin yang ada negara – negara dunia ketiga, yang kebanyakan berada di Asia dan Afrika. Kehancuran kelompok miskin dinegara dunia ketiga, dapat terlihat ketika munculnya semacam perjanjian – perjanjian perdagangan bebas, maupun oraganisasi – organisasi perdagangan dunia yang notabene dikuasai oleh negara maju. Sebut saja seperti WTO, IMF, maupun organisasi lainnya. Munculnya WTO dan semacamnya itu tidak dapat dihindari, sebab mereka adalah aktor – aktor dari globalisasi tersebut, selain perusahaan – perusahaan multinasional yang ada itu tentunya. WTO sebagai aktor globalisasi menjadi semacam senjata utama bagi negara maju untuk dapat menguasai perdagangan dunia, karena bagi setiap negara anggota WTO harus dapat mentaati dan menghormati setiap perjanjian dan aturan yang telah disepakati sebelumnya didalam WTO tersebut. Namun ternyata aturan – aturan yang dibuat dan diberlakukan bagi setiap anggota WTO itu hanya berdampak buruk kepada negara berkembang, karena adanya penerapan standart ganda (double standard). Salah satu contoh nyata adalah adanya aturan Common Agricultural Policy (CAP) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Menyadari makin tingginya biaya produksi di sektor pertanian, maka negara – negara Uni Eropa merasa perlu memberikan subsidi kepada para petani mereka untuk menurunkan harga jual produk mereka. Negara – negara anggota Uni Eropa ini berinisiatif untuk mengumpulkan dana khusus yang kemudian didistribusikan kepada para petani di masing – masing negara. Adapun kebijakan subsidi ini merupakan salah satu bentuk standard ganda di sektor pertanian, dimana dalam persepakatan WTO, negara – negara maju telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan subsidinya. Tetapi didalam konteks Uni Eropa, yang terjadi justru sebaliknya. Didalam hal pemberlakuan CAP ini, sudah dapat dipastikan petani – petani di negara berkembang akan semakin sengsara. Sebut saja negara Mozambique, sebuah negara kecil yang miskin di Afrika yang sepenuhnya bergantung pada ekspor gula, dimana 80 persen penduduknya hidup di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian, dan gula merupakan industri terbesar yang memperkerjakan lebih dari 40.000 pekerja. Namun karena adanya subsidi melalui CAP tadi, maka harga gula dipasaran internasional pun turun drastis. Akibatnya, industri gula di Mozambique porak – poranda karena tidak mampu bersaing dengan gula produk eropa yang dijual dengan harga yang lebih murah, baik di pasar Eropa, maupun di Afrika sendiri. Hal ini secara tidak langsung semakin membuat masyarakat miskin di Mozambiqe kehilangan pekerjaannya.
Bagaimana dengan Indonesia ? Nasib kita pada dasarnya serupa tapi tak sama dengan Mozambique, dimana karena terlalu berkuasanya pasar maka banyak rakyat kecil yang semakin dirugikan. Rakyat kecil dengan mengandalkan sektor informal yang hanya bermodalkan semangat dan ketekunan saja, habis terhempas oleh perusahaan multinasional dengan kekuatan modalnya. “Kemurahan hati” pemerintah Indonesia didalam membiarkan pasar bergerak bebas itu, dari sudut pandang Kriminologis dapat disebutkan sebagai suatu bentuk kejahatan. Disebutkan sebagai kejahatan karena dengan tidak mengontrol pasar dan pemodal asing, maka pemerintah seakan – akan telah “menutup” akses rakyat kecil untuk dapat mencapai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini rakyat kecil itu disebut telah mengalami kemiskinan struktural. Contoh konkritnya saja yang terjadi di Indonesia itu dapat terlihat dari semakin merajalelanya perusahaan multinasional seperti Nike, Reebok, Adidas dan brand luar negeri lainnya yang mendominasi pangsa pasar sepatu di Indonesia, sehingga banyak perusahaan lokal, ataupun para pengrajin sepatu informal yang terdapat di daerah Cibaduyut, Tanggulangin, Tajur ataupun daerah lainnya diIndonesia itu kalah bersaing dengan merek internasional tersebut.
Gambaran Sosialisme
“Kapitalisme berjaya bersama kembarannya demokrasi liberal, Sejarah sudah berakhir”, itu kata Francis Fukuyama, dalam bukunya, “The End of History and the Last Man” (1992). Namun ternyata di beberapa negara Amerika Latin, masih terdapat aliran lain selain Kapitalisme, yang masih menunjukkan tanda – tanda kehidupan. Aliran itu adalah paham Sosialis yang didukung oleh beberapa pemimpin negara di Amerika selatan. Sebut saja Evo Morales sebagai presiden Bolivia, Michelle Bachelet, seorang perempuan dari Partai Sosialis, sebagai presiden Cile, Rafael Correa, seorang intelektual kiri sebagai presiden Ekuador, tokoh revolusioner lama, Daniel Ortega sebagai presiden Nikaragua, Hugo Chavez dari Venezuela, Nestor Kirchner dari Argentina, Tabarez Vazquez dari Uruguay, serta Ignacio “Lula” da Silva dari Brazil.
Mereka – mereka ini seakan – akan membentuk suatu paham oposisi, dengan menjadikan aliran sosialistik sebagai kritik daripada paham Kapitalistik sebagai mainstream. Adapun secara garis besar prinsip dasar dari pemahaman sosialistik ini adalah lebih menekankan pada kesetaraan ekonomi, serta menempatkan negara didalam peran yang cukup signifikan dibidang perekonomian pada khususnya, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya saja Evo Morales, presiden Bolivia yang dengan sangat yakin mencanangkan langkah nasionalisasi atas sumber daya alam negerinya yang selama ini dikuasai asing. Didalam hal ini Morales meminta agar korporasi global milik Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada itu harus berperan sebagai “mitra” dan bukan menjadi “majikan” dalam mengeksploitasi kekayaan alam Bolivia, dimana apabila mereka menolak hal tersebut, maka korporasi global tersebut harus “angkat kaki” dari negaranya. Langkah ekstrem yang diambil Morales dan kawan – kawan ini bisa jadi menimbulkan kontroversi dimata dunia secara global, dan bukan tidak mungkin nantinya akan bermuara kepada embargo ekonomi dan lainnya yang tentu saja dapat berdampak buruk bagi masyarakat Amerika Selatan itu sendiri. Kebijakan Morales ini dapat juga disebut sebagai Kejahatan, sebab dengan Kebijakan yang terlalu menutup diri dengan negara lain, maka secara tidak langsung menghambat proses pengembangan diri dari masyarakat Amerika Latin tersebut. Bisa jadi dengan adanya embargo dari Amerika dan sekutunya itu banyak warga Amerika Selatan, terutama yang bekerja di luar negaranya itu mengalami kesulitan didalam berbagai hal.
Bagaimana dengan Indonesia ? Langkah berani Morales, dalam konteks nasionalisme, bukanlah hal baru. Pada dekade 1960-an, Soekarno pernah melakukan hal yang sama dengan ucapannya yang amat terkenal “go to hell with your aid”. Pernyataan Soekarno dengan tegas menunjukkan bahwa ia tak sudi jika “proyek bantuan pembangunan Barat” menjadi alat politik untuk mengatur negerinya. Soekarno adalah tipikal pemimpin Dunia Ketiga yang tak pernah mau melihat kedaulatan bangsanya tergadaikan, persis seperti yang dilakukan Morales dan Chavez di Amerika Latin. Namun apa daya, pernyataan Sukarno ini sudah hanya menjadi kenangan saja ketika pemerintahan Orde Baru mulai berkuasa. Indonesia mulai banyak “dijejali” oleh Investasi asing yang pada awalnya baik, namun lama – kelamaan justru berbalik dan menghancurkan industri kecil dalam negeri kita ini.
The Third Way dan Welfare State
Pada tahun 1998, Anthony Giddens seorang sosiolog Inggris yang lahir pada 18 Januari 1938, menerbitkan buku yang berjudul The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Berkat buku itu, selama tiga bulan, Giddens diwawancarai sebanyak 90 kali. Presiden AS pada saat itu, Bill Clinton dan istrinya, Hillary, bahkan mengundang Giddens untuk menguraikan dan berdis-kusi mengenai The Third Way di New York, 23 September 1998. Dua perdana menteri yang berkuasa pada saat itu juga, Tony Blair dari Inggris dan Romano Prodi dari Italia, diundang pula untuk berpartisipasi.
Menurut Giddens, yang ditulis dalam website lse.ac.uk.com, Politik “Jalan Ketiga” itu mencoba mencari sebuah hubungan yang baru antara individu dengan masyarakat. Ia merupakan definisi ulang dari hak dan kewajiban. Perhatian utama “Jalan Ketiga” adalah keadilan sosial. Ia mendorong adanya keterlibatan sosial yang inklusif dan membangun sebuah masyarakat madani yang aktif di mana kelompok-kelompok masyarakat dan negara saling bekerja sama sebagai mitra. Politik “Jalan Ketiga” diperlukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan perbedaan antara garis kiri dan garis kanan dalam politik sudah begitu besar. Saat ini pandangan (mengenai dunia) dari aliran kiri yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Sementara pandangan kanan yang baru juga tidak memadai karena mengandung banyak kontradiksi. Adapun “Jalan Ketiga” itu berupaya untuk menghidupkan kembali budaya madani, mengusahakan sinergi antara sektor publik dengan sektor swasta, memanfaatkan dinamika pasar sambil tetap selalu memikirkan kepentingan umum. Singkat kata politik “Jalan Ketiga” adalah representasi dari pembaharuan demokrasi sosial.
Dari hal ini nampak jelas bahwa sebenarnya tujuan dari The Third Way itu adalah suatu bentuk negara yang disebut Welfare State. Welfare State sendiri adalah suatu bentuk negara yang ingin menciptakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya secara bersama – sama. Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman negara maju dan berkembang membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, ia selalu gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial. Orang miskin adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Kelompok rentan ini, karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan yang tidak adil. Itulah salah satu dasarnya mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan welfare state (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan ekonomi sehingga mekanisme pasar tidak terlalu menguntungkan para pemodal dan merugikan masyarakat kecil. Seperti yang dikatakan oleh Edie Suharto didalam tulisannya “Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial” bahwa karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of economic and social development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam policy pengelolaan nation-state-nya pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan.
Solusi bagi Indonesia
Diantara dua Poros Model pembangunan yang ada ini yaitu Kapitalistik dan Sosialistik, semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing – masing, Yang menjadi pertanyaannya adalah model pembangunan mana yang cocok dipakai di Indonesia ?
Selama ini Indonesia sudah terjebak didalam jeratan IMF dan lembaga bantuan luar negeri lainnya, yang secara langsung mengakibatkan banyak sekali rakyat kecil yang menderita dan harus menanggung utang negaranya. Selain itu structural adjustment, yang menyebabkan banyaknya perusahaan asing melenggang bebas keluar masuk di Indonesia juga menambah penderitaan pengusaha kecil. Namun sekarang ketika Indonesia sudah lepas dari IMF, sudah seharusnyalah Indonesia mulai mencari suatu model pembangunan yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dari hal ini, menurut saya sudah seharusnya Indonesia dapat mengikuti jejak negara – negara skandinavia yang menggunakan Welfare State sebagai model pembangunannya, dimana terbukti negara – negara skandinavia tersebut makmur didalam perekonomiannya dan baik didalam pembangunan sumber daya manusianya, walaupun kondisi dan sumber daya alam yang mereka punyai tidak terlalu baik. Indonesia diharapkan ketika menggunakan konsep welfare state dapat meningkatkan peran serta rakyatnya didalam perekonomian dan tidak hanya membiarkan mekanisme pasar yang selalu menguasai perekonomian negara. Peningkatan peran masyarakat sendiri dapat tercipta apabila adanya jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Artinya dari Jaminan sosial disini adalah adanya semacam perlindungan yang diberikan pemerintah pusat kepada para pengusaha – pengusaha kecil agar dapat terus berpartisipasi didalam perekonomian negara, sehingga pengusaha kecil tadi tidak terlindas perusahaan multinasional yang bermodal besar. Namun di Indonesia ini terdapat satu masalah, dimana biasanya pemberian jaminan sosial oleh Negara itu tidak merata. Misalnya saja, Jaminan sosial di Papua itu tidaklah sama dengan yang ada di Jakarta, sehingga seringkali pembangunan itu hanya berjalan di Pulau Jawa saja dan daerah lainnya tetap tertinggal. Hal seperti ini apabila dibiarkan maka akan menimbulkan disparitas yang bersentimen buruk kepada pembangunan nasional, oleh sebab itu sudah seharusnya pembangunan yang berorientasi kepada welfare state itu dapat berjalan secara merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Apabila hal ini telah berjalan, bukan tidak mungkin, anak cucu kita atau bahkan kita sendiri akan menikmati Indonesia yang makmur dan sejahtera, yang selama ini hanya menjadi cita – cita belaka.

One comment on “The Third Way

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s