REFLEKSI 65 TAHUN CITA-CITA KEMERDEKAAN


REFLEKSI 65 TAHUN CITA-CITA KEMERDEKAAN
oleh: Muhammad Hambali, SHI, MEI

“Tujuh Belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita ……..” Begitulah sepenggal bait lagu Hari Kemerdekaan, dari Sabang sampai Merauke terus berkumandang dengan gegap gempita dan ditunjukkan dengan ekspresi yang berkorbar. Benarkah kita sudah merdeka baik lahir maupun batin ? Ya kata merdeka bukan hanya sepenggal kata, namun ia merupakan jembatan menuju cita-cita. Eksistensinya memerlukan pengorbanan segenap jiwa dan raga. Hal itulah fakta nyata yang tergambar dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dan dalam negara Indonesia kita. Ya merdeka adalah awal dari segenap cita-cita !
65 tahun sudah bangsa Indonesia mengenyang kemerdekaaan, namun pertanyaannya benarkah bangsa ini sudah benar-benar merdeka? Pertanyaan tersebut mungkin pertanyaan yang biasa dan menjadi sesuatu yang remeh temeh bagi kita. Namun perlu di sadari bahwa pertanyaan remeh tersebut memiliki cakupan dimensi yang teramat luas dalam konteks bagaimana seharusnya kita bersikap selaku anak bangsa dalam rangka memaknai kemerdekaan ini.
Jika merujuk pada cita-cita proklamasi kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan (preambule) konstitusi 1945, maka sejatinya bangsa ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Cita-cita tersebut antara lain Pertama Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua memajukan kesejahteraan umum. Ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaaian abadi, dan keadilan sosial.
Pertanyaan mendasarnya adalah sampai sejauh mana cita-cita proklamasi kemerdekaan tersebut sudah terwujud. Mari kita urai satu persatu Pertama berbicara perlindugan terhadap warga dan tanah air, beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa catatan positif yang penting kiranya untuk kita apresiasi bersama. Catatan tersebut antara lain makin kokohnya bangunan penegakan dan perlindungan HAM. Indikator akan hal ini dapat dilihat pada komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan dan perlindungan HAM dengan disahkannya beberapa peraturan perundangan seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Paling tidak keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut memperkuat amanat UUD 1945 yang telah di amandemen 4 kali tentang HAM yang termuat dalam batang tubuh bab XA pasal 28A sampai dengan 28J. Walaupun demikian, di samping kemajuan di atas, masih terdapat beberapa catatan negatif terkait penegakan kedaulatan Negara, semisal beberapa waktu yang lalu kita telah kehilangan beberapa pulau terluar serta beberapa produk budaya yang sejatinya milik bangsa Indonesia nyatanya di akui oleh Negara tetangga. Fakta tersebut tentunya harus diperhatikan demi kemajuan dan kedaulatan bangsa.
Kedua memajukan kesejahteraan umum. Jika merujuk pada konstitusi 1945 sangat jelas bahwa bangunan sistem ekonomi kita bukanlah kapitalis ataupun sosialis. Hal ini nampak jelas dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini artinya bahwa Negara memiliki tanggug jawab penuh terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, upaya membangun kesejahteraan bangsa sebagian besar diserahkan kepada mekanisme pasar atau swasta. Dari mulai sektor perbankkan sampai sektor pertambangan hampir sepenuhnya dalam kendali swasta terutama kuasa asing. Selain itu, dari sisi angka kemiskinan nampak pada skala yang relatif masih tinggi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan sebagaimana dilansir Antara News mengatakan angka kemiskinan pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009 yakni 14,15 persen. Ini artinya kesejahteraan bagi rakyat belum sepenuhnya terenyam oleh seluruh lapisan masyarakat, dari mulai kesehatan, pendidikan sampai akses terhadap sarana publik. Bahkan maraknya aksi terorisme di Indonesia serta konflik antar ORMAS yang lagi ngetren saat ini, menurut para ahli akar masalahnya adalah kemiskinan. Tentunya hal ini sejalan dengan kata agama bahwa kemiskinan pada akhirnya mendekatkan diri pada kekufuran.
Ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada ranah ini bisa dikatakan upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa lebih bagus dari kedua aspek di atas. Hal ini ditandai dengan diwujudkannya besaran anggaran 20% sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Walupun demikian masih banyak hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah seperti kualitas pendidikan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Catatan senada semisal tentang kontroversi keberadaan UNAS sebagai parameter pelulusan yang dari tahun ketahun menjadi sorotan publik, yang bersumber pada terjadinya anomali (penyimpangan) antara tujuan pendidikan dengan substansi pelulusan. Hal ini lumrah, sebab masyarakat memahami bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya baik jasmani dan ruhani. Atas dasar itu, keberadaan UNAS yang hanya mengacu pada aspek kognitif belaka kurang bisa di terima sebagai parameter pelulusan, sebab mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik.
Terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaaian abadi, dan keadilan sosial. Keikutsertaan Indonesia dalam mewujudkan upaya perdamaian dunia, tidak bisa diragukan lagi. Banyak hal telah dilakukan sebagai konsen dalam menjaga perdamaian dunia, seperti pengiriman pasukan perdamaian atau gerakan non blok yang mengilhami visi politik luar negeri Indonesia yang berasaskan politik luar negeri bebas aktif tanpa keberpihakan pada kelompok tertentu. Sedikit berbanding terbalik dengan upaya perdamaian, upaya mewujudkan keadilan sosial menjadi salah satu yang mahal dewasa ini. Lewat media masa kita diperlihatkan seorang bapak rela berjalan kaki dari Malang sampai Jakarta demi menuntut keadilan yang pada akhirnya diterima Presiden. Kasus sengketa 2 orang janda pahlawan dengan salah satu institusi Negara, serta beberapa permasalahan sosial lain, merupakan PR panjang yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pendek kata keadilan sosial janganlah hanya menjadi selogan tanpa kunjung datang bagi seluruh orang (rakyat).
Dari catatan singkat di atas, pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan bangsa ini masih banyak, bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah saja melainkan menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Sebagai generasi penerus kemerdekaan penting kiranya kita secara optimal berkontribusi secara nyata sesuai dengan bidang dan profesi masing-masing. Yang jadi guru isilah kemerdekaan dengan melakukan edukasi yang berkualitas, yang jadi siswa isilah kemerdekaaan dengan mengarahkah daya nalar sehingga terbentuk kualitas SDM yang mumpuni. Pendek kata jika setiap komponen bangsa ini menyadari peran dan fungsi masing-masing dalam memaknai kemerdekaan, maka saya yakin 4 butir cita-cita kemerdekaan yang dituangkan oleh para fundhing father kita bukan hanya sekedar cita-cita yang menjadi penyejuk segenap hati yang lara, namun pasti akan menjadi obat yang nyata bagi seluruh anak bangsa. Amiin-Amin Ya Mujibussaailiin. (h43m)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s