QUO VADIS PENDIDIKAN INDONESIA


QUO VADIS PENDIDIKAN INDONESIA
oleh : Muh. Hambali

A. Latar belakang masalah
60 tahun sudah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, yang berarti 60 tahun sudah bangsa Indonesia memiliki kewenagan untuk mengatur dan mengelolah bangsa dan negaranya. Namun memang tidak semudah di angan, bahwa ketika kemerdekaan telah dimiliki kita akan mampu memperoleh kemekmuran dalam kehidupan.

Relitas sosial yang terkadang memekikkan hati dan pikiran, acapkalai melahirkan pertanyaan dalam diri tiap individu “ apa yang sudah kita punyai selama 60 tahun ini”. Pertanyan yang simpel namun susah untuk menjawabnya. Betapa tidak, di bawah sistem ekonomi kapitalisme yang menggelobal seluruh sendi-sendi kehidupan terasuki oleh ide dan isme ini.

Tentunya kita pun tahu bahwa kapitalisme dengan dalih liberalisasinya ternyata hanya menguntungkan kaum elit-borjuis kaum pemilik modal. Di tengah gelamornya kehidupan para elit borjuis, terdapat realitas yang teramat memilukan hati kita semua.keterpurukan dan ketidak mapuan kaum miskin proletariat dalam mengenyang penddikan.

Realitas ini terjadi dalam negara yang sudah mendeklarasikan kemerdekaannya selama setengah abad lebih. Kebijakan stake holder, dalam realitasnyapun hanya menyentuh pada kalangan elit borjuis. Padahal mereka senantiasa berdalih untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Betapa ini adalah anomali dalam kehidupan siosial kita.
Pendidikan sebagai tolak ukur dalam menentukan dan membagun pola pikir masyarakat pada dataran legal formalnya hanya memperoleh alokasi dana dari APBN sebesar 20 %. Sementara untuk alokasi pembayaran hutang jauh lebih besar ketimbang untuk pendidikan. Kepatuhsetaian pemimpin dengan jaringan kapitalisme gelobal yang terwakili oleh institusi IMF dan bank dunia, mengharuskan bangsa kita harus mengemis kepada bangsa asing. Betapa ini adalah logika-anomalistik. Kepentingan masyarakat dikorbankan begitu saja oleh para pemimpin kita yang hanya menguntungkan kaum elit-borjuis.

Jauh apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang, alokasi dana sebesar 20 % dalam realitasnya sampai saat ini baru terealisasi pada batas 6% s/d 7%. Bukankan ini realitas yang teramat memilukan. Belum lagi ketika kita menengok dalam aspek teoritisnya, semisal konsep kurikulum. Terakhir bangsa ini di sodori oleh kurikulum pendidikan yang mengetengahkan kompetensi ( kemempuan ) peserta didik. Namun pertanyaannya, apakah pada ambang ini konsep yang baru akan memihak pada kerpentingan kaum miskin-proletariat.

Upaya pencitraan kalangan elit-borjuis pun tidak henti-hentinya memudarkan dan mengecoh pola pikir kritis masyarakat terhadap kebijakan yang ditelurkan pemerintah ( elit-borjuis). Seperti, yang paling aktual adalah adanya pengankatan secara besar-besaran guru kontrak dalam masa satu dua tahun ini. Belum lagi rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil ( PNS ) termasuk didalamnya guru.
Apakah ini bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan ataukah hanya sebatas politik pencitraan dari kalangan elit-borjuis yang sedang berkuasa. Berangkat dari itu , tulisan ini bermaksud mengetengahkan pola pikir kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan. Kiranya hendak kemanakah pendidikan bangsa ini akan di arahkan . Pertanyaan tersebut yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.

B. Menengok konsep Pendidikan di Indonesia
Pendidikan yang acap kali dimaknai sebagai transfer of knowlag dipandang kurang merepresentasikan hakekat dari tujuan pendidikan. Atas dasar itulah pendidikan bukan hanya dimaknai sebagi kegiatan pemindahan keilmuan dari pendidik ke peserta didik, melainkan sebagai satu kesatuan usaha untuk memaksimalkan potensi anak didik sesuai dengan fitrah setiap manusia.

Dalam konteks ke Indonesiaan, pendidikan bertujuan untuk mewujudkan manusia indonesia yang seutuhnya. Setidaknya dalam perumusan apa yang dinamakan manusia Indonesia seutuhnya tersebut mencakup aspek keimanan, keintelektualan dan kesosialan. Dalam konstutusi 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Artinya dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memberikan pengajaran pada setiap masyarakat tanpa memandang kelas, ras dan agama.

Indonesian yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya selama 60 tahun, dalam sejarah pendidikannya bisa dikatakan dalam prosses berbenah. Bahakan bisa kita katakan sampai detik ini pendidikan Indonesia sedangan mencari formula yang cocok bagaimana proses pendidikan yang ada bisa merealisasikan tujuan dari pendidikan nasional.

Pada dataran konsep kurikulum, setidaknya tercatat beberapa corak kurikulum. semisal kurikulum 1965 yang berorientasi pada bahan ajar, kurikulum 1984 yang beroriantasi pada tujuan dan kurikulum 1994 yang berorientasi pada proses dan tujuan. Namun dalam kenyataannya, sejarah telah mencatat bahwa kurikulum yang ada ternyata belum bisa sepenuhnya dalam mewujudkan tujuan pendiddikan nasional.

Perkembangan yang paling akhir adalah lahirnya kurikulum 2004 sebagai penyempurnaan atas kekurangan dari kurikulum sebelumnya. Perbedanan yang substansial antara kurikulum 2004 dengan kurikulum sebelumnya adalah kurikulum ini lebih menekankan pada kompetensi dari peserta didik, bukan target pemenuhan materi atau bahan ajar. Oleh karena itu, materi/bahan ajar dalam hal ini diposisikan sebagai alat untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan secara terpusat.
Lahirnya konsep pendidikan baru yang terwadahi dalam kurikulum 2004 pada dasarnya adalah buah dari arus besar ( mainstrem ) desentralisasi kekekuasaan. Gelombang desentralisasi bukan hanya di tandai adanya transfer kekuasaan pusat pada daerah dalam hal politik dan ekonomi, melainkan juga terjadi pada wilayah pendidikan.

Di era sistem sentralistik, pendidikan serasa terkungkung dalam jeruji segelintir kaum elit-borjuis. Betapa tidak segala aspek penyelenggaraan pendidikan dari operasional sampai pada tahapan pembelajaran dilakukan secara sentralistik. Daerah hanya berhak melakukan apa yang telah diputuskan di pusat. Seiring bergulirnya waktu, arus sentaralisasipun mengalami keruntuhan dengan ditandai oleh orde reformasi. Tentunya dalam hal ini, demokrasi bukan hanya pada wilayah politik-ekonomi saja melainkan pada wilayah pendidikan.
Dalam konsep pendidikan yang baru ini. Daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar. Pusat yang pada awalnya mempunyai kekuasan besar, sekarang hanya berhak dalam menentukan standart kompetensi dan kompetensi dasar dalam setiap bidang pelajaran. Daerah memiliki ruang yang besar dalam menentukan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan kebutuhan dan potensi dari masyarakat sekitar.

Bentuk kewenangan daerah yang diatur dalam UU No.2 tahun 1999dan PP No.25 tahun 2000 terdiri atas :
a. Hal-hal yang akan diajarkan
b. Pengelolahan Pengalam belajar
c. Cara mengajar
d. Menilai kebersihan suatu proses belajar mengajar.

Adapun kewenang pusat sesuai dengan UU dan PP diatas terdiri atas :
a. Penetapan standart kompetensi siswa
b. Pengaturan kurikulum nasional
c. Penilaian hasil belajar Nasional
d. Penyusunan pedoman pelaksanaan
e. Penetapan standart materi pelejaran pokok, kalender
pendidikan dan jumlah JBE pertahun bagi pendidikan dasar
menengah dan luar sekolah.

Dari isi undang-undang diatas, pada dasarnya kewenangan daerah terbatas pada pengembangan silabus dan pelaksanaan agar sesuai dengan kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondidsi daerah. Dengan demikian nampak bahwa terdapat perubahan yang signifikan dalam konsep pendidikan di Indonesia.

One comment on “QUO VADIS PENDIDIKAN INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s