INDONESIAN CORNER

SIGNIFIKANSI DEMOKRASI INDONESIA

Sudah benarkah demokrasi yang kita terapkan selama ini di Indonesia? Mengapa banyak rakyat yang kecewa dan membangkang terhadap pemerintah/ bagaimanakah seharusnya demokrasi yang cocok untuk indonesia.
Demokrasi yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah “Federalisme”. Federalisme merupakan bentuk yang paling cocok dan yang paling adil bagi Indonesia. Karena federalisme dapat mencegah ketidak adilan dan hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, yang berarti terhadap rakyat-rakyat kecil di daerah itu. Dengan federalisme daerah-daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri dan dapat memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
Kita merasakan bahwa selama pemerintahan Soekarno telah terjadi praktek hegemoni budaya, ekonomi, dan politik yang dilakukan oleh suku jawa atas suku-suku lain di tanah air. Presiden Soekarno adalah orang jawa, dan sebagian besar anggota parlemennya adalah orang jawa atau oarang-orang bukan jawa yang bersedia tunduk pada hegemoni jawa. Praktek ini bukan tampaknya bukan hanya terjadi pada masa Soekarno, tapi juga pada Zaman Orde Baru Soeharto selalu menggunakan idiom-idiom jawa dalam prilaku politiknya.
POLITIK HEGEMONI JAWA
Sebagai satu bangsa yang merdeka sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan bangsa kita, bahwa pemerintahan suatu negara merdeka tidak dapat dilakukan hanya dengan omong kosong atau slogan-slogan belaka.
Kita mempunyai persoalan ketatanegaraan yang amat rumit. Dalam persoalan ini terlibat “kebesaran” golongan kita masing-masing, kepentingan ekonomi yang sempit, kepentingan diri sendiri dan sebagainya, yang mengaburkan mata kita tatkala melihat persoalan yang sebenarnya. Hal ini pulalah yang menyebabkan terjadinya kesalah pahaman, bila ada salah seoarang diantara kita yang mencoba mengupas persoalan secara terbuka, persoalan yang mesti kita hadapi dan pecahkan begitu menyedihkan hati dan mencolok mata, sehingga kita lebih suka untuk berdiam diri saja dari pada memperbincangkannya. “tiba dimata dipejamkan, tiba diperut dikempiskan,” ibarat kata orang tua kita.
Tapi kini penyakit yang menimpa tubuh rakyat kita sudah sedemikian parahnya, sehingga mata tak dapat lagi dipejamkan, perut tak dapat lagi kempiskan. Seluruh masa depan kita sebagai suatu bangsa yang bersatu, bergantung pada dapat atau tidaknya kita mencari suatu penyelesaian yang bijaksana dan adil atas persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini dengan segala keberanian, mengupasnya dengan terang-terangan dan berani pula memilih jalan lain yang masih terbuka untuk keluar dari jalan keruntuhan dimana kita telah diseret sekarang.
PERSOALAN
Kata pengantar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia antara lain telah menyatakan, ”perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Tetapi dewasa ini kenyataannya negara yang telah kita dirikan itu bukan saja tidak bersatu, namun keadilan dan kemakmuran belum tercapai. Kita telah berhasil mencapai kemerdekaan, tetapi sebagai suatu bangsa kita telah gagal dalam memerintah diri sendiri. Negara kita telah mengalami keruntuhan kabinet sampai 17 kali, jadi rata-rata satu kabinet tidak dapat bertahan selama satu tahun. Persatuan kita yang begitu kuat dimasa permulaan kemerdekaan, kini telah runtuh rusak binasa perang saudara dengan korban yang berlipat ganda banyaknya dibandingkan dengan korban yang jatuh dalam peperangan melawan Belanda, telah berkobar-kobar sejak beberapa tahun yan lalu di sebagian besar Tanh Air. Ratap tangis anak yang kehilangan bapak, dari wanita yang kehilangan suami dan seruan dari suku-suku bangsa yang bersangkutan, tidak mendapat perhatian pemerintah pusat yang membangga-banggakan kekuasaanya. Bahkan pemerintah pusat sama sekali tidak mengakui adanya perang saudara ini , seakan-akan yang dibunuh di Sumatra, Pasundan, Aceh, Kalimantan, Ambon, Sulawesi, Trisakti, Semanggi, dan Tanjung Priok itu bukan bangsanya sendiri, tetapi sesuatu jenis baru yang dinamakan “gerombolan” yang tidak mempunyai hak dan boleh dibunuh kapan saja. Mereka yang memerintah di Jakarta rupanya lupa bahwa negara dan pemerintahan didirikan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat. Negara dan pemerintah sebaiknya tidak mempunyai kepentingan sendiri diatas kepentingan rakyat atau terlepas kepentingan rakyat. Bila suatu negara dan pemerintah tidak lagi melayani kesejahteraan rakyat, maka rakyat berhak menghapuskan atau mengganti negara dan pemerintahan itu dengan suatu negara dan pemerintahan yang baru.
Ketika di tahun 1954 rakyat indonesia mengadukan kepada PBB soal pembunuhan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia oleh pemerintah Ali Sastroamijojo, maka dia dan kawan-kawannya mencoba menutup dosanya itu dengan memperkecil arti pemberontakan-pemberontakan itu hanya sebagai akibat dari perbuatan beberapa orang yang “gila pangkat” saja. Andaikata pemberontakan-pemberontakan yang telah sedang terjadi terhadap pemerintahan pusat di Aceh, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra adalah karena perbuatan perseorangan belaka, maka sesungguhnya pemberontakan-pemberontakan itu itu sudah lama dapat di patahkan oleh pemerintah pusat dengan persenjataan yang serba lengkap. Tetapi kita semua mengetahui bahwa pemberontakan-pemberontakan itu bukanlah pemberontak perseorangan, namun pemberontakan rakyat di daerah-daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat di Jakarta.
KESIMPULAN
Indonesia adalah satu bangsa, dimana ratap tangis satu golongan menjadi tertawaan golongan lain, dimana orang yang dianggap pahlawan oleh satu golongan dianggap pengkhianat oleh golongan lain, dimana kekejaman terhadap satu golongan dipandang keadilan oleh golongan lain, dimana “solidaritas nasional” hanya ada dibibir dan diposter-poster saja. Nyatalah dialam kenyataan kesadaran kebangsaan Indonesia yang sesungguhnya tidak ada, dan yang disebut “Nasionalisme Indonesia” itu hanya nasionalisme suatau golongan terbesar yang mempertopengkan nama “nasionalisme Indonesia” untuk membenarkan dan mengesahkan kekuasaannya….!

SUMBER TULISAN
Tiro, Hasan Muhammad, “Demokrasi Untuk Indonesia “ Teplok perss, Jakarta
Fatah, Eep Saefulloh, “Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru,” Remaja Rosdakarya, Bandung
Al, Sjahrir Et, “Menuju Masyarakat Adil Makmur,” Gramedia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s